LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Masalah banjir kembali mencuat dalam kegiatan reses DPRD Kota Balikpapan. Kali ini, warga Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, menyampaikan keluhan mereka kepada Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, yang menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di RT 51 Jalan Wonorejo 3 pada Rabu (23/4/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan warga, Halili menerima berbagai aspirasi, dengan persoalan banjir menjadi topik dominan. Ia menyoroti bahwa genangan air masih rutin terjadi di tiga wilayah RT, yakni RT 51, RT 34, dan RT 56. Banjir disebutkan terjadi hampir setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut, menyebabkan gangguan aktivitas warga dan kerusakan lingkungan.
“Banjir di kawasan itu sudah bertahun-tahun. Drainasenya belum bisa dibangun karena masih terganjal lahan milik warga,” ungkap Halili kepada awak media, Kamis (24/4/2025).
Ia menyebut, meskipun rencana pembangunan drainase sudah tercantum dalam agenda Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), namun belum bisa dieksekusi lantaran keterbatasan ruang yang merupakan tanah milik pribadi.
Menurut Halili, saat ini kondisi saluran air di kawasan tersebut masih bersifat alami, sempit, dan tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan limpahan air hujan tidak tertampung dan masuk ke permukiman warga.
“Kita tentu tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap pemilik lahan bisa mempertimbangkan, karena ini untuk kebaikan semua warga. Dampaknya juga dirasakan oleh banyak pihak,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi kesigapan DPU yang menyatakan siap menindaklanjuti pembangunan begitu urusan lahan terselesaikan. Halili berharap proses komunikasi dengan pemilik lahan dapat difasilitasi oleh pihak kelurahan atau kecamatan agar tercapai kesepahaman.
“DPU tinggal bergerak kalau lahannya clear. Kalau memungkinkan, kita dorong agar pengerjaan dimulai tahun ini. Kalau pun tidak, paling lambat 2026 sudah harus masuk tahap fisik,” ujarnya.
Reses ini sekaligus menjadi wadah penting bagi warga menyampaikan langsung persoalan yang selama ini mereka alami. Warga berharap, permasalahan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak lagi hanya menjadi catatan, melainkan benar-benar ditangani secara konkret.
Halili menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga hingga terealisasi. Ia juga akan membawa isu ini dalam rapat Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pekerjaan umum agar menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan program kerja tahun mendatang.
“Harapan kami, tahun ini sudah ada kejelasan dari sisi perencanaan, agar tahun depan bisa masuk tahap pembangunan fisik,” tutup Halili.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
