BALIKPAPAN, lintasraya.com – Perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Balikpapan berdampak pada mundurnya pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Hal tersebut mendapatkan respon dari anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Pantun Gultom, Selasa (7/9/2021).
Ia menilai, seharusnya pemerintah pusat dapat memberlakukan kebijakan PPKM dengan melihat jumlah kasus harian yang ada di setiap daerah.
Namun kenyataannya, indikator penilaian status PPKM yang dilakukan pemerintah pusat. yakni dengan melihat tingkat mobilitas masyarakat di suatu daerah tersebut.
“Kita telah RDP dengan Dinas terkait, ternyata yang menjadi indikator penilaian yakni melihat mobilitas masyarakat di suatu daerah,” ungkapnya.
Jika tingginya mobilitas masyarakat menjadi tolok ukur pemerintah pusat dalam menentukan PPKM, tentunya ini menjadi kerugian kota Balikpapan.
Pasalnya, masyarakat yang keluar dan masuk ke Balikpapan itu sangat tinggi, apalagi Balikpapan banyak warga pendatang yang bekerja, begitu juga sebaliknya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menambahkan, jika status PPKM terus berada pada Level 4, pastinya berdampak dengan pelaksanaan PTM yang rencananya akan digelar bulan ini.
Akan tetapi dirinya berpendapat agar sebaiknya pelaksanaan PTM bisa digelar pada awal tahun 2022 mendatang sembari menunggu target percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah (Herd Imunnity).
Sehingga, pada saat pelaksanaan PTM nantinya seluruh pelajar sudah mendapatkan vaksin dan memiliki kekebalan imun yang baik
“Saya berharap setelah masa perpanjangan PPKM yang akan berkahir ditanggal 20 September mendatang ada penurutan status. Sehingga warga Balikpapan bisa beraktifitas kembali,” pungkasnya.(*/wan)
