BALIKPAPAN, lintasraya.com – Pemerintah kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai MCP SPI dan IPAK Pemkot Balikpapan tahun 2024, di aula balai kota, selasa (7/5/2024).Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai MCP SPI dan IPAK Pemkot Balikpapan tahun 2024, bertempat di aula balai kota, selasa (7/5/2024).
Hadir dalam rapat tersebut, Andi purwana kasatgas wil 4 kedeputian bidang koordinasi supervise KPK, anggota satgas korupsi wil 4 dan vic kaltim ismail hendarsah.
Wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan supervisi monitoring upaya pecegahan korupsi di lingkungan pemkot Balikpapan. Sebab, forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinerrgi komitmen bersama di semua unsur birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi.
Perwujudan pemerintahan yang bersih dapat diukur dari beberapa indikator pencapaian, baik pengukuran internal maupun eksternal dari KPK itu sendiri.
“Alhamdulilan beberapa hari lalu Balikpapan baru mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) yang ke- 10 berturut-turut. Pencapaian ini tidak lepas dari keseriusan komitmen kita bersama-sama, untuk itu saya sampaikan terimakasih kepada seluruh OPD yang ada serta berkat integritas kita bersama keseriusan terhadap pencegahan korupsi dilingkungan kerja kita masing-masing,” jelasnya.
Berdasarkan data yang disajikan di laman situs jaga.id capaian MCP kota Balikpapan 2023 berada diurutan 37 nasional dengan indek capaian 93,51 poin ini merupakan wujud kita dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.
Disamping itu saya juga terus mendorong jajaran pemerintah kota Balikpapan untuk menerapkan zona integritas di masing-masing OPD terutama pada pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kehadiran tim KPK ini saya mengucapkan terimakasih, saya harap dapat membantu pemkot dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntable dan capaian MCP seperti yang kita harapkan,” ucapnya.
Termasuk bagian asset dari 700 lah yg kita daftarkan, dan kita masih cari terus asset yang belum kita daftarkan untuk pernyataan kepemilikan pemerintah. Dari 700 aset itu baru 200 yang baru disertifikatkan. Jadi saya minta bpkad beserta jajarannya tolong asset-aset kita untuk segera diproses. Daftar mana yang menjadi asset-aset kita dan daftarkan ke BPN.
Terkadang kendalanya begini pak, kita sudah mendaftarkan asset-asset kita ke BPN tapi sampai sekarang belum kelar-kelar juga di BPN.
Ia berpesan kepada ASN, boleh mengumpulkan hartanya tapi harus di dapatkan tetapi cara mendapatkannya itu yang benar dan halal, karena pasti aka nada KPK yang akan mengintai terus. Ketika beliau mmeinta pembuktian harta terbalik bisa ketahuan tuh, meskipun ada yang mengatakan itu harta warisan tetap akan tetap ketahuan. ASN berapa gajinya ? tetap dapat terukur.
Semoga kegiatan ini semakin memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pemkot Balikpapan, terutama komitmen kami dalam memberantas korupsi di kota Balikpapan.
Sementara itu, Andi purwana kasatgas wil 4 kedeputian bidang koordinasi supervise KPK menambahkan, Fokus koordinasi pencegahan tahun 2024 oleh KPK memiliki tiga poin yakni, perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP). Kenapa ini kami lakukan karena berdasarkan data kpk, itu data korupsi di pemerintahan daerah dari tahun ke tahun masih aja ada ditemukan kasusnya, OTT masih ada aja, dan tsknya masih banyak di tingkat eselon 1 hingga eselon 4.
Agar tidak terjadi korupsi makanya kita lakukan program Monitoring Centre for Prevention. Bagaimana ini mencegah pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi korupsi dan seterusnya.
Kedua, Penyelamatan keuangan dan asset meliputi percepatan sertifikasi asset, penyelesaian asset bermasalah, P3D, Penyelesaian tunggakan pajak dan inovasi peningkatan pajak, serta poin ketiga yakni, upaya pencegahan korupsi lainnya seperti kepatuhan LHKPN, kepatuhan pelaporan gratifikasi, implementasi pendidikan anti korupsi, sertifikasi penyuluh anti korupsi dan pelaksanaan SPI 2024.(*/wan)
