LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berharap kepemimpinan Wali Kota yang akan datang dapat melanjutkan program pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendidikan di Balikpapan sebagai kendala utama dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2025 mendatang.
“Minimnya fasilitas pendidikan menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi, terutama saat pelaksanaan PPDB,” ujar Budiono, belum lama ini.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Rahmad Mas’ud dan almarhum Tohari yang dalam visi dan misinya menempatkan pendidikan sebagai fokus utama.
“Meski begitu, jika dilihat dari realisasinya, pendidikan kita masih jauh dari harapan,” tambah Budiono.
Menurut Budiono, setiap tahun lulusan Sekolah Dasar (SD) di Balikpapan mencapai lebih dari 12 ribu siswa, sedangkan kapasitas bangku di Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sekitar 7 ribu. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan yang signifikan dalam penyediaan fasilitas pendidikan.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan 70 persen bangku di sekolah negeri, sedangkan sisanya, sekitar 30 persen, harus memperhatikan sekolah swasta,” jelasnya.
Budiono juga menyoroti bahwa pembangunan fasilitas pendidikan sudah ada, namun progresnya belum cukup cepat. Hal ini menyebabkan sistem zonasi dalam PPDB masih belum optimal di Balikpapan.
“Setiap kali PPDB berlangsung, banyak orang tua yang khawatir karena sulitnya mencari sekolah untuk anak-anak mereka,” ungkapnya.
Budiono berharap Wali Kota terpilih nantinya dapat melanjutkan program pendidikan yang sudah berjalan agar pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan terus berkelanjutan.
Di sisi lain, pasangan calon Wali Kota dari PDIP juga berkomitmen untuk fokus pada sektor pendidikan. Mereka berencana menambah kuota beasiswa yang selama ini masih terbatas.
“Beasiswa ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih giat belajar. Selain itu, untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah perlu menyediakan pelatihan-pelatihan bersertifikasi,” tandasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
