LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Setiap tahun, sekitar 12.500 anak di Kota Balikpapan lulus dari Sekolah Dasar (SD) dan berhak melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, hanya sekitar 7.000 siswa yang diterima di SMP Negeri.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pemenuhan kewajiban pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi seluruh lulusan SD.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki kewajiban untuk menampung sekitar 70 persen dari jumlah lulusan SD yang ada. Dengan demikian, sekitar 9.000 siswa seharusnya bisa diterima di SMP Negeri. Namun, kekurangan tempat yang mencapai sekitar 2.000 siswa menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.
“Kita harus menampung sekitar 70 persen dari lulusan SD, tetapi saat ini kita hanya mampu menampung 7.000 siswa. Ini menjadi perhatian serius karena kekurangan ini berdampak langsung pada kesempatan pendidikan anak-anak kita,” ujar Budiono pada Rabu, 6 November 2024.
Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Budiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah memulai pembangunan dua SMP baru pada tahun 2024 yang masing-masing terletak di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Kedua sekolah ini diharapkan dapat beroperasi pada PPDB tahun 2025, sehingga dapat mengurangi beban sekolah negeri dalam menampung para lulusan SD.
Namun, meskipun pembangunan dua sekolah baru tersebut merupakan langkah positif, Budiono menyatakan bahwa hal tersebut belum cukup untuk mengatasi kekurangan tempat secara menyeluruh. Menurutnya, masih diperlukan lebih banyak sekolah untuk menampung seluruh lulusan SD yang tidak tertampung di SMP Negeri.
“Pembangunan dua SMP baru tentu akan membantu, tetapi kita perlu lebih banyak sekolah untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Ini harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Selain itu, Budiono juga menyoroti pentingnya keberadaan sekolah swasta yang turut memberikan pilihan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di Balikpapan. Meski biaya pendidikan di sekolah swasta lebih tinggi, Budiono mengakui bahwa banyak sekolah swasta di kota ini yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik.
“Oleh karena itu, kita juga perlu memastikan bahwa sekolah swasta mendapatkan perhatian dari pemerintah, agar orang tua yang memilih sekolah swasta sebagai pilihan pendidikan untuk anak-anaknya juga mendapatkan dukungan,” tambahnya.
Budiono berharap, dengan langkah-langkah konkret seperti pembangunan SMP baru dan perhatian terhadap kualitas pendidikan swasta, Pemkot Balikpapan dapat segera mengatasi tantangan ini. Hal ini penting agar setiap anak di Kota Balikpapan dapat melanjutkan pendidikan ke SMP dan memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan hak mereka.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
