LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Syafruddin, menegaskan politik harus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta kader PKB tidak hanya berfokus pada perebutan kursi kekuasaan, tetapi juga hadir untuk menjawab persoalan rakyat.
Pesan itu disampaikan Syafruddin saat mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Hotel Pasifik Balikpapan, Sabtu (24/10/2026).
Dalam sambutannya, Syafruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai untuk membangun demokrasi yang sehat, adil, dan substantif. Menurutnya, perbedaan warna politik tidak seharusnya menghalangi kerja sama demi kepentingan masyarakat.
“Kompetisinya itu sekali dalam lima tahun, tetapi kolaborasinya sepanjang masa,” tegas Syafruddin.
Ia menjelaskan, kompetisi merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, setelah kontestasi berakhir, seluruh kekuatan politik tetap memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama, mengawal pembangunan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Syafruddin juga menyoroti peran media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Sinergi antara partai politik, pemerintah, dan media dinilai penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat sekaligus mendorong penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di hadapan pengurus yang baru dikukuhkan, Syafruddin mengingatkan kader PKB agar berpegang pada empat prinsip politik, yakni politik kehadiran, politik keteladanan, politik kepeloporan, dan politik pelayanan.
Politik kehadiran berarti kader harus berada di tengah masyarakat, memahami kebutuhan warga, serta tidak hanya muncul ketika menjelang pemilu.
Sementara politik keteladanan menuntut kader, baik yang bertugas di lembaga legislatif maupun eksekutif, untuk menunjukkan perilaku yang baik dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Adapun politik kepeloporan mengharuskan kader mengambil peran aktif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Anggota legislatif, khususnya, diminta menjadi garda terdepan ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Anggota DPRD harus menjadi pelopor, harus betul-betul menjadi panglimanya rakyat untuk berjuang,” tegasnya.
Prinsip keempat adalah politik pelayanan. Syafruddin menekankan bahwa melayani masyarakat bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban setiap politisi dan pejabat pemerintahan.
“Kewajiban kita, politisi dan pejabat daerah maupun negara, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat,” katanya.
Ia berharap empat prinsip tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata para kader di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, maupun masyarakat.
Dalam sambutannya, Syafruddin juga menyoroti besarnya potensi Indonesia, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kekayaan sumber daya alam. Menurutnya, kedua modal tersebut seharusnya dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju.
Namun, ia menilai pengelolaan sumber daya alam masih menjadi tantangan, terutama agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Karena itu, ia mengajak kader PKB ikut mengambil bagian dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Syafruddin juga mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, besarnya tantangan dalam mengelola negara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk partai politik, agar potensi nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menjelang Pemilu 2029, Syafruddin mengingatkan pengurus DPC PKB Balikpapan dan PPU agar mulai membangun komunikasi yang lebih dekat dengan pemilih, khususnya generasi milenial dan Generasi Z.
Ia menilai pemilih muda memiliki karakter dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan politik. Karena itu, kader harus mampu menyampaikan gagasan, membangun rekam jejak yang baik, serta memahami persoalan yang menjadi perhatian generasi tersebut.
Syafruddin juga menyoroti pragmatisme dalam perilaku pemilih. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat pendidikan politik.
Ia mendorong terwujudnya pemilih yang rasional, sehingga keputusan politik masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan gagasan, integritas, dan komitmen calon terhadap kepentingan publik.
Pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan kader menghadapi Pemilu 2029.
Syafruddin berharap seluruh pengurus mampu menerjemahkan prinsip kehadiran, keteladanan, kepeloporan, dan pelayanan ke dalam kerja nyata agar PKB dapat terus berkontribusi bagi masyarakat.(*/san)
