LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Subari, menggelar reses di RT 84 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, pada Senin, 11 November 2024, untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Dalam reses tersebut, puluhan warga menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait infrastruktur lingkungan dan akses air bersih dari PDAM.
Subari menyatakan bahwa sebagian besar keluhan yang diterima berkaitan dengan infrastruktur dasar, seperti drainase, jalan, dan fasilitas posyandu.
“Meskipun kami juga membahas kebijakan besar seperti pendidikan dan kesehatan, prioritas warga lebih kepada hal-hal yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka,” ujar Subari.
Isu lain yang juga menjadi perhatian utama adalah akses air bersih. Meskipun kawasan Manggar sudah mendapatkan pasokan air dari Waduk Manggar, distribusi air bersih masih menjadi tantangan.
Subari menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PDAM untuk mencari solusi terbaik.
“Waduk Tritip yang berada di wilayah ini memiliki kapasitas yang cukup besar, namun distribusinya perlu ditingkatkan agar semua warga bisa menikmati akses air bersih dengan merata,” tuturnya.
Terkait masalah biaya pemasangan pipa induk PDAM yang sering menjadi kendala, Subari menyatakan bahwa DPRD dan Pemkot Balikpapan terus berkoordinasi untuk mencari solusi yang lebih efisien.
“Kami sedang berusaha mencari cara agar biaya pemasangan pipa bisa lebih ringan, terutama untuk daerah dengan kepadatan penduduk rendah,” tambahnya.
Ketua RT 84, Andi Wahono, memberikan apresiasi atas respons dan perhatian Subari terhadap kebutuhan warga. “Pak Subari selalu hadir mendengarkan kami. Banyak hal yang sudah diperbaiki, seperti penerangan jalan dan fasilitas lingkungan lainnya,” ungkap Andi.
Selain itu, warga juga menyampaikan beberapa permintaan tambahan, seperti pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan kejelasan status lahan posyandu.
Subari menjawab bahwa permintaan pemasangan CCTV akan dievaluasi dan diusulkan melalui APBD, sementara masalah status lahan posyandu akan dikoordinasikan dengan pemerintah untuk memastikan legalitasnya.
Di akhir reses, Subari menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga Manggar Timur dan memastikan setiap aspirasi dapat diwujudkan dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Kami akan terus berupaya agar program yang direncanakan dapat segera terealisasi, terutama terkait air bersih dan perbaikan fasilitas lingkungan,” tutup Subari. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
