LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti fenomena polarisasi politik yang semakin tajam dan berpotensi mengancam keharmonisan sosial.
Dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak polarisasi politik yang mulai terasa di masyarakat.
“Polarisasi politik di tingkat nasional kini mulai merembet ke Balikpapan. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini bisa memperburuk hubungan sosial dan persatuan warga,” kata Andi, Senin (3/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa perbedaan politik, terutama dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden, kerap memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Menurutnya, primordialisme yang semakin menguat akibat polarisasi ini dapat memperdalam perpecahan jika tidak segera diatasi.
“Kami tidak ingin Balikpapan terjerumus dalam ketegangan sosial. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan mengedepankan kepentingan bersama,” lanjutnya.
Sebagai langkah mitigasi, DPRD Balikpapan menekankan pentingnya pendidikan berbasis Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan politik.
“Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai merusak hubungan sosial. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar masyarakat lebih memahami pentingnya persatuan,” tegas Andi.
DPRD Balikpapan berharap dengan penguatan wawasan kebangsaan, masyarakat dapat lebih toleran dan harmonis dalam menghadapi dinamika politik, sehingga stabilitas sosial di kota ini tetap terjaga.(*/ADV/DPRD Balikpapan/hfj)
