LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Simpang Muara Rapak kembali menjadi perhatian setelah kecelakaan tragis yang terjadi belum lama ini. Lokasi ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan di Kota Balikpapan akibat topografi jalan yang menurun tajam serta volume kendaraan yang padat, termasuk kendaraan berat.
Kondisi ini mendorong DPRD Balikpapan untuk mendesak solusi nyata guna mencegah insiden serupa di masa mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyoroti perlunya pengaturan lebih ketat terhadap lalu lintas kendaraan berat. Ia menegaskan bahwa jam operasional kendaraan besar harus dibatasi agar tidak melintas di jam sibuk guna mengurangi risiko kecelakaan.
“Harus ada evaluasi menyeluruh terkait jam operasional kendaraan berat. Jangan sampai kendaraan besar tetap diizinkan melintas di jam sibuk yang berisiko tinggi. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keselamatan warga,” ujar Wahyullah, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, kendaraan berat sebaiknya hanya diizinkan melintas pada malam hari atau di luar jam-jam padat. Ia juga menegaskan bahwa regulasi ini harus diterapkan secara ketat dengan pengawasan dari pihak berwenang.
“Perlu ada aturan yang jelas dan pengawasan ketat. Kalau perlu, manfaatkan teknologi seperti tilang elektronik untuk mendeteksi pelanggaran jam operasional kendaraan berat,” tambahnya.
Selain pembatasan jam operasional, Wahyullah juga mengusulkan pembangunan jalur darurat sebagai solusi bagi kendaraan yang mengalami rem blong. Jalur ini, menurutnya, bisa menjadi langkah konkret dalam mengurangi risiko kecelakaan fatal di kawasan Muara Rapak.
“Pembangunan jalur penyelamat sangat diperlukan agar kendaraan yang mengalami kendala teknis bisa menghindari kecelakaan fatal. Ini sudah diterapkan di banyak kota lain dengan kondisi jalan menurun yang berbahaya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Wahyullah juga mendorong pemerintah untuk mengadakan kampanye keselamatan bagi pengemudi kendaraan berat. Ia menilai bahwa edukasi dan pelatihan berkala sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap keselamatan di jalan raya.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita hanya bertindak setelah ada korban. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini,” tegasnya.
Dengan adanya desakan dari DPRD, diharapkan pemerintah kota segera merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah lalu lintas di Muara Rapak. Langkah-langkah nyata seperti pembatasan jam operasional kendaraan berat, pembangunan jalur penyelamat, serta pengawasan ketat diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
