LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran tak boleh membuat kebutuhan masyarakat berhenti diperjuangkan.
Itulah pesan yang disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur, Sofyan Jufri, SH, dari fraksi PKB, saat reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di RT 18 Kelurahan Lamaru, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan warga, Sofyan memaparkan sejumlah program pembangunan yang telah diperjuangkan, sekaligus menyampaikan rencana penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat Balikpapan Timur.
Salah satu kabar yang disampaikannya adalah rencana perbaikan jalan di beberapa titik. Proyek tersebut ditargetkan dapat direalisasikan sebelum pergantian tahun 2026.
Sofyan menyebut, perbaikan jalan itu akan menggunakan aspirasi yang telah diperjuangkannya melalui lembaga legislatif. Panjang jalan yang direncanakan ditangani sekitar 250 meter.
“Insyaallah akan kita realisasikan. Mudah-mudahan tidak sampai Tahun Baru sudah bisa dikerjakan,” ungkap, Sekretaris DPC PKB ini.
Bagi Sofyan, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berbicara tentang wilayah administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari.
Selain infrastruktur jalan, ia turut menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Gang Kacang. Fasilitas kesehatan tersebut masuk dalam salah satu program prioritas yang diperjuangkan melalui Komisi IV DPRD Balikpapan.
Ia berharap pembangunan rumah sakit itu dapat segera terealisasi sehingga masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang semakin memadai.
“Rumah sakit Insyaallah akan dibangun di Gang Kacang. Mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan. Artinya, kita semua selalu diberikan kesehatan,” ujarnya disambut warga.
Di balik sejumlah rencana pembangunan tersebut, Sofyan tidak menampik kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan. Kebijakan efisiensi anggaran dalam satu hingga dua tahun terakhir membuat sejumlah proyek pembangunan harus ditunda atau dicoret dari perencanaan.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya dialami Balikpapan, melainkan juga berbagai daerah lain di Indonesia.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program yang dapat direalisasikan. Karena itu, pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, harus menjadi perhatian.
“Ini bukan karena kemauan wali kota atau siapa pun. Kondisi keuangan memang seperti itu, sehingga pembangunan harus melihat skala prioritas. Termasuk rumah sakit karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Sofyan juga menyinggung pembangunan sekolah tingkat SMP di kawasan Jalan Manggar Baru, tepatnya di sekitar area pemakaman. Pembangunan tersebut menjadi salah satu realisasi yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun masa pengabdiannya.
Dalam dialog bersama warga, salah satu masyarakat mempertanyakan persoalan distribusi air bersih yang kerap terhenti. Kondisi tersebut dinilai cukup menyulitkan aktivitas sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Menanggapi keluhan itu, Sofyan tidak menampik bahwa persoalan krisis air bersih bukan kali pertama terjadi di Balikpapan. Menurutnya, kondisi kemarau dan keterbatasan debit air di bendungan turut memengaruhi ketersediaan pasokan air baku.
Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, kondisi alam juga menjadi faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.
“Ini bukan yang pertama. Kemarau, lalu kondisi bendungan kita. Itu bukan maunya pemerintah. Upaya pemerintah memang ada, tetapi ini juga faktor alam. Kita tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi tersebut,” ujar Sofyan.
Bahkan, ia mengaku turut merasakan dampak keterbatasan air bersih. Dalam kondisi pasokan air yang minim, dirinya terpaksa membatasi aktivitas mandi hanya sekali sehari.
“Saya saja mandinya tinggal sekali selama kekurangan air ini. Sekali sehari saja, Bu. Makanya agak kusut kelihatannya,” ucapnya berseloroh, mencairkan suasana pertemuan.
Meski demikian, Sofyan menegaskan bahwa persoalan distribusi air bersih bukan aspirasi yang baru disampaikan masyarakat. Keluhan tersebut, kata dia, sudah berulang kali disuarakan dalam berbagai forum resmi bersama Wali Kota Balikpapan maupun pihak Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM).
Ia menyebut, penanganan persoalan air bersih menjadi perhatian Komisi II DPRD Balikpapan yang membidangi sektor tersebut.
“Aspirasi soal mati air ini sebenarnya sering kita perdengarkan dalam forum-forum resmi, baik bersama Pak Wali Kota maupun bersama PDAM. Kebetulan, yang menjadi konsen untuk urusan air ini adalah Komisi II,” jelasnya.
Lebih jauh, Sofyan menegaskan bahwa substansi kegiatan reses bukan sekadar menyampaikan laporan pekerjaan atau program yang telah diperjuangkan. Baginya, kesempatan bertemu langsung dengan masyarakat harus dimanfaatkan untuk mendengar persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan warga.
Karena itu, ia mempersilakan masyarakat menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga kebutuhan pelayanan publik.
Aspirasi yang dapat segera ditindaklanjuti akan diupayakan penyelesaiannya. Sementara persoalan yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam akan dibicarakan bersama untuk mencari solusi.
“Kalau ada yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan segera. Tetapi kalau membutuhkan rumusan atau diskusi panjang, kita musyawarahkan bersama. Silakan bicara, tidak perlu canggung, sungkan ataupun takut,” tegasnya.
Ia juga mengajak warga menjadikan reses sebagai ruang komunikasi yang terbuka. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terpetakan dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan maupun penganggaran daerah.(*/san)
