LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pengaturan peredaran minuman beralkohol di Kota Balikpapan berpotensi mengalami perubahan. Dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda), DPRD mulai membuka ruang pengaturan penjualan minuman beralkohol di toko, warung, hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan kategori serta persyaratan tertentu.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, Selasa (10/11/2026).
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, S.H., menjelaskan, revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi peredaran minuman beralkohol saat ini.
Menurutnya, semangat perubahan bukan untuk melegitimasi peredaran minuman beralkohol, melainkan memastikan aktivitas yang sudah terjadi di lapangan dapat dikendalikan melalui aturan yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat.
Ia mencontohkan, selama ini pengaturan penjualan minuman beralkohol dalam perda lebih terbatas pada tempat tertentu, seperti hotel. Sementara dalam praktiknya, peredaran juga ditemukan di sejumlah toko dan tempat usaha lainnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar regulasi yang baru tidak hanya mengatur lokasi penjualan, tetapi juga memperjelas kategori usaha, persyaratan perizinan, serta kelompok konsumen yang diperbolehkan membeli.
Dalam pembahasan RDP, muncul pula wacana pengaturan penjualan melalui toko, warung, maupun UMKM dengan kategori tertentu. Namun, ketentuan tersebut tetap harus mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Regulasi nasional tersebut menjadi salah satu rujukan dalam menyusun ketentuan daerah. Penyesuaian juga perlu mempertimbangkan kondisi lokal, kearifan masyarakat, serta karakteristik Kota Balikpapan.
Sofyan mengingatkan, kemungkinan pengaturan penjualan di lebih banyak tempat usaha tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap peredaran minuman beralkohol.
Karena itu, sosialisasi harus menjadi bagian penting dari proses penyusunan hingga penerapan perda nantinya.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa kita melegitimasi atau mendukung peredaran. Justru yang ingin kita lakukan adalah mengendalikan peredaran tersebut,” menjadi penekanan dalam pembahasan.
Ia juga menilai, apabila aturan hanya disusun tanpa diikuti mekanisme pengawasan yang jelas, potensi pelanggaran akan tetap terjadi. Karena itu, pembatasan terhadap siapa yang boleh membeli, golongan konsumen, serta kategori minuman yang dapat dijual harus diperjelas dalam regulasi.
Selain itu, penyempurnaan Raperda diharapkan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk kalangan pesantren dan lembaga keagamaan. Pelibatan tersebut dinilai penting agar penyusunan aturan turut memperhatikan nilai sosial, norma, dan karakteristik masyarakat Balikpapan.
Menurutnya, perda yang dihasilkan harus memiliki landasan hukum kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Dengan revisi ini, DPRD berharap pengendalian peredaran minuman beralkohol tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi benar-benar diikuti pengawasan, sosialisasi, dan penegakan aturan secara konsisten, termasuk upaya mencegah peredaran minuman oplosan yang membahayakan masyarakat.(*/san)
