LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai keluhan di lapangan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Iim, yang menilai bahwa lemahnya upaya sosialisasi dari pihak BPJS menjadi penyebab utama.
“Makanya kemarin kawan-kawan kami di Komisi IV saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) meminta agar ada alokasi dana dari BPJS untuk kegiatan sosialisasi, media, iklan, dan sebagainya,” ujar Iim, selasa (8/4/2025).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh mekanisme, syarat, serta batasan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Banyak dari mereka beranggapan bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya selama iuran rutin dibayarkan.
“Kami atau masyarakat pada dasarnya tahunya tiap bulan dipotong, ya berarti gratis. Tapi ternyata, dengan peraturan yang ada sekarang, ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung, dan masyarakat tidak sepenuhnya tahu,” jelasnya.
Iim menegaskan bahwa kondisi tersebut bisa dimaklumi mengingat minimnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Ia membandingkan sistem jaminan kesehatan di Indonesia dengan negara lain yang dinilainya lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada warganya.
“Kalau lihat dana dan fasilitas di negara lain, kita kadang iri. Tapi, dalam posisi ini kami sudah meminta kepada pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi secara masif. Alokasikan dananya untuk iklan, videotron berjalan, turun langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pernyataan BPJS terkait keterbatasan tenaga sosialisasi di lapangan. Namun, Iim menilai hal tersebut bisa diatasi jika ada komitmen serius serta pengelolaan anggaran yang tepat dan terencana.(*/ADV/DPRD Balikpapan/ko)
