LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga legislatif sekaligus membahas isu efisiensi anggaran, pengelolaan potensi daerah, serta rencana penguatan kolaborasi regional di Kalimantan.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Tapin menyoroti tantangan implementasi kebijakan lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), terutama yang berkaitan dengan keputusan bersama atau SKB, yang dinilai masih belum sepenuhnya diterima secara menyeluruh oleh semua pihak.
“Saat ini kita menghadapi tantangan efisiensi, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan yang menyentuh aspek komunal. Masih ada yang merasa pendekatannya belum inklusif. Ini menjadi evaluasi bersama,” ungkap, Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah saat ditemui awak media.
Achmad juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk warganet dan kelompok pengguna layanan publik, agar kebijakan daerah benar-benar responsif dan partisipatif. Menurutnya, pendekatan dari Balikpapan dalam menjalin kolaborasi dengan sektor swasta patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Balikpapan memiliki model kolaboratif yang patut dicontoh, terutama dalam mengoptimalkan dukungan swasta. Ini relevan sekali bagi kami yang juga mengandalkan sektor tambang sebagai sumber pendapatan daerah,” tambah Achmad, Selasa (6/5/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan kunjungan lanjutan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Mei 2025. Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi forum strategis dalam membangun sinergi antardaerah, khususnya di kawasan Kalimantan.
“Kami ingin memperdalam diskusi dan merancang langkah-langkah kolaboratif yang konkret, tidak hanya di level kabupaten, tapi juga lintas provinsi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Balikpapan Andi Arif Agung menyambut baik dialog tersebut. Ia menilai kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam membangun jejaring antarwilayah untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan belajar dari sesama daerah. Kolaborasi ini penting untuk memajukan wilayah secara bersama,” kata Andi.
Pertemuan juga menyinggung pentingnya pelibatan masyarakat lokal seperti pelaku UMKM dan nelayan agar bisa turut merasakan manfaat pembangunan.
Menutup diskusi, Achmad mengungkapkan rencana kunjungan lanjutan oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada 19 Mei mendatang. Tujuannya, memperkuat kolaborasi lintas provinsi dan menyusun langkah bersama dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
