LINTASRAYA.COM, SAMARINDA — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa skema pembiayaan olahraga akan difokuskan pada kegiatan resmi dan pembinaan atlet yang memiliki arah dan struktur yang jelas.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma, sebagai respons terhadap masih banyaknya miskonsepsi publik terkait dukungan dana pemerintah terhadap berbagai jenis kejuaraan.
“Olahraga tradisional tetap masuk dalam radar kami. Tapi kita juga harus objektif, bahwa tidak semua event bisa didukung dengan dana pemerintah,” ujar Agus pada Sabtu (28/6/2025).
Menurut Agus, prioritas pembiayaan harus disesuaikan dengan arah pembangunan olahraga daerah, kebijakan nasional, serta efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa keikutsertaan individu dalam event yang tidak membawa nama daerah secara resmi tidak otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Misalnya ada kejuaraan biliar besar di Jakarta, tapi tidak mewakili Kaltim secara resmi itu ranah pribadi, bukan bagian dari pembinaan daerah,” tegasnya.
Agus menambahkan bahwa Dispora Kaltim akan terus mendukung cabang olahraga yang:
Memiliki sistem pembinaan berjenjang, Struktur kepengurusan yang legal dan aktif, Dan agenda kompetisi yang tercatat dalam kalender resmi KONI atau Kemenpora.
“Bukan soal cabornya apa. Tapi soal status event-nya dan representasi yang dibawanya. Apakah atletnya bawa nama daerah? Apakah masuk agenda resmi? Di situ dukungan kami diberikan penuh,” tambahnya.
Selain dana kegiatan, dukungan Dispora juga menyasar pelatihan, pengembangan SDM, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga di daerah.
Dispora Kaltim juga tetap memberi ruang bagi olahraga tradisional seperti: Sumpit, Enggrang, Tarik tambang
Namun dukungan diarahkan untuk event resmi seperti Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) atau Pekan Olahraga Tradisional, bukan sekadar hiburan komunitas.
“Kalau event-nya hanya hiburan komunitas dan tidak mewakili daerah atau tidak ada pembinaan, kami dorong agar ditangani lewat swasta atau gotong royong masyarakat,” jelas Agus.
Agus mengimbau agar komunitas olahraga dan pelaku event membangun komunikasi aktif dengan pemerintah. Proposal kegiatan harus disusun dengan rapi, disertai legalitas, agenda, dan tujuan yang jelas.
“Kami terbuka, tapi semua harus terverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, dukungan kami tepat sasaran dan benar-benar berdampak untuk pembinaan atlet di Benua Etam,” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pembangunan olahraga yang semakin tinggi, Dispora Kaltim menilai penegasan skala prioritas adalah langkah penting agar arah pembinaan lebih terukur dan sistematis.
“Ini bukan soal diskriminasi terhadap kelompok atau cabang tertentu. Tapi soal keadilan dalam prioritas. Kalau semuanya dibiayai, tapi tanpa arah pembinaan, itu justru merugikan,” tutup Agus.(*/ADV/Dispora kaltim/wan)
