LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan lingkungan.
Di tengah menyusutnya APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), masyarakat berharap aspirasi terkait infrastruktur dasar, terutama penanganan banjir dan drainase, tetap mendapat perhatian.
Hal itu mengemuka dalam reses anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Balikpapan dari Fraksi PKB, Damayanti, S.Pd., di RT 49, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, Minggu (22/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Syafruddin dan anggota DPRD Balikpapan Sofyan Jufri.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan persoalan belum optimalnya pembangunan lingkungan, termasuk kebutuhan drainase untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat hujan.
Salah seorang warga RT 49, Imam Mubin, berharap Damayanti dapat membantu mengawal usulan pembangunan yang diajukan pengurus RT, terutama karena ketua RT saat ini masih tergolong baru setelah ketua sebelumnya meninggal dunia.
Menurutnya, pergantian kepengurusan membuat pengurus RT yang baru masih perlu beradaptasi dalam mengurus administrasi serta memperjuangkan kebutuhan lingkungan.
“Kami mengharapkan, apa pun yang diajukan Pak RT kepada anggota dewan, mohon dibantu. Karena Pak RT ini masih baru, masih pemula. Semangatnya ada, tetapi tentu masih perlu dukungan,” ujar Imam.
Ia menilai, pengajuan kebutuhan lingkungan melalui jalur kelurahan maupun kecamatan terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan respons. Karena itu, warga berharap melalui komunikasi dan pendampingan anggota dewan, aspirasi yang disampaikan dapat lebih mudah dikawal hingga masuk dalam perencanaan pembangunan.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian warga adalah pembangunan drainase. Imam menyebut, kawasan tersebut masih berpotensi mengalami banjir ketika hujan turun, sehingga keberadaan saluran drainase dinilai dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi genangan yang masuk ke lingkungan permukiman.
“Kalau ada drainase, insyaallah bisa mengurangi banjir. Walaupun hujan, air bisa mengalir dan tidak sampai masuk ke tempat warga,” harapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Damayanti menjelaskan bahwa kemampuan keuangan Pemprov Kaltim saat ini mengalami penurunan signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp21 triliun, turun menjadi Rp13 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali menyusut menjadi Rp12 triliun pada 2027.
“Pada saat ini, tidak hanya Kota Balikpapan, tetapi juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia mengibaratkan penurunan anggaran tersebut seperti penghasilan bulanan yang sebelumnya Rp2,1 juta, kemudian turun menjadi Rp1,3 juta. Kondisi itu membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program dan prioritas pembangunan.
Damayanti menjelaskan, pada periode sebelumnya terdapat bantuan keuangan dari provinsi kepada pemerintah kota yang memungkinkan aspirasi masyarakat, termasuk pembangunan di lingkungan RT, dapat diakomodasi. Namun, skema bantuan keuangan tersebut kini tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
“Dulu ada bantuan keuangan dari provinsi ke pemerintah kota. Kalau aspirasi masyarakat berkaitan dengan lingkungan, itu bisa masuk. Tapi sekarang bantuan keuangan itu dihilangkan,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat anggota DPRD Kaltim memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi usulan pembangunan yang langsung menyasar kebutuhan lingkungan masyarakat.
Meski demikian, Damayanti berharap peluang pembukaan kembali skema bantuan keuangan dapat diperjuangkan pada 2028, atau melalui perubahan anggaran 2027 apabila memungkinkan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar usulan pembangunan disampaikan melalui mekanisme perencanaan pemerintah, salah satunya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dapat masuk dalam pembahasan anggaran sejak awal.
Usulan tersebut, kata dia, umumnya perlu disiapkan pada Februari hingga Maret agar dapat mengikuti tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran.
“Apapun usulan itu sekarang sistemnya harus masuk di SIPD. Biasanya di bulan dua dan bulan tiga,” katanya.
Reses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mendasar di lingkungan mereka. Di tengah keterbatasan anggaran, masyarakat berharap usulan pembangunan drainase dan infrastruktur lainnya tidak berhenti sebatas pengajuan, tetapi mendapat pengawalan hingga berpeluang direalisasikan.(*/san)














