LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, menyusul rendahnya realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025), sebagai respons terhadap nota penjelasan Wali Kota terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Dalam pandangan umum fraksinya, juru bicara Fraksi NasDem, Yusdiana, menyoroti ketidaksesuaian antara target dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target sebesar Rp1,9 triliun, realisasi hanya mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 89,12 persen.
“Kekurangan ini seharusnya dapat diminimalkan apabila sektor pajak dan retribusi daerah dikelola lebih maksimal,” kata Yusdiana.
Menurutnya, realisasi pajak daerah hanya mencapai Rp890,67 miliar dari target Rp958 miliar, sementara retribusi daerah berada di angka Rp164,3 miliar atau 98,65 persen dari target Rp173,67 miliar.
Fraksi NasDem mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif dalam menggali potensi daerah dan meningkatkan efisiensi kinerja.
“Kami percaya jika OPD bekerja lebih optimal dan profesional, realisasi PAD bisa melampaui target,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti daya serap anggaran yang masih di bawah harapan. Dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp4,54 triliun, hanya Rp3,92 triliun yang terealisasi, atau sekitar 86,72 persen. Hal ini dianggap mencerminkan adanya persoalan internal, mulai dari perencanaan yang belum matang hingga lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.
“Rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak langsung pada terganggunya kualitas layanan publik,” tambahnya.
Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang cermat. Dengan hanya mengandalkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp536,37 miliar dan tanpa pengeluaran pembiayaan, dikhawatirkan akan memunculkan risiko defisit yang bisa menghambat pembangunan.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp614,7 miliar. Angka ini dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Besarnya SILPA menunjukkan banyak anggaran yang belum dimanfaatkan, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Yusdiana.
Sebagai catatan akhir, Fraksi NasDem meminta agar Pemkot Balikpapan lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
