LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Bagus, pengawasan adalah elemen kunci yang mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Dalam era keterbukaan informasi dan meningkatnya partisipasi publik, setiap kebijakan dan program pemerintah menjadi objek sorotan. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus diperkuat di semua lini agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Pengawasan bukan hanya tugas Inspektorat. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh proses manajemen pemerintahan dan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, khususnya para kepala OPD,” tegas Bagus.
Ia menekankan bahwa pengawasan adalah bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mampu mengelola risiko yang muncul dalam pelaksanaan tugas.
Dalam paparannya, Bagus menjelaskan bahwa dalam struktur SPIP terdapat tiga lini pertahanan pengawasan, yaitu:
Lini Pertama: pengendalian oleh pelaksana kegiatan itu sendiri di masing-masing OPD,
Lini Kedua: pengawasan oleh unit pengelola risiko atau pengendali internal di bawah OPD,
Lini Ketiga: Inspektorat sebagai pengawas independen yang melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian.
“Inspektorat adalah benteng terakhir. Namun pengawasan yang efektif hanya bisa tercapai jika lini pertama dan kedua sudah berjalan secara maksimal,” lanjutnya.
Bagus juga mendorong para pimpinan OPD agar membangun budaya sadar risiko di lingkup kerja masing-masing. Menurutnya, pengelolaan risiko yang baik adalah landasan utama dalam menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas program-program pemerintahan.
“Setiap kepala OPD harus memahami risiko-risiko dalam unit kerjanya, dan memiliki kebijakan serta sistem kerja yang dapat memitigasi risiko-risiko tersebut. Ini bukan hanya formalitas, tapi harus menjadi budaya,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kapasitas SDM pengawasan agar mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sedini mungkin. Pemkot Balikpapan, kata Bagus, terus mendukung peningkatan kompetensi auditor internal dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur pengawas.
Di akhir sambutannya, Bagus menyampaikan bahwa sinergi antara OPD dan Inspektorat harus terus diperkuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi. Ia berharap setiap program kerja didukung dengan sistem pengawasan yang kokoh, berorientasi pada hasil, serta mampu mendorong tercapainya visi pembangunan Kota Balikpapan ke depan.
“Kami bersama Wali Kota ingin memastikan bahwa pengawasan dan manajemen risiko tidak lagi dianggap beban atau pelengkap, tapi menjadi bagian yang melekat dan aktif dalam setiap proses pemerintahan,” pungkasnya.(*/ADV/diskominfo Balikpapan/ko)
