LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Kordinator Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menekankan pentingnya langkah strategis dalam menata pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih produktif, tertib, dan berdaya saing. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir secara aktif dengan membentuk kawasan kuliner terpadu yang dikelola secara profesional dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Terkait UMKM yang ada di Balikpapan, ke depan kita akan atur lebih terarah. Kalau kita studi banding ke daerah lain seperti Jakarta, UMKM biasanya dikumpulkan di satu lokasi. Nanti bisa kita tetapkan melalui SK Wali Kota sebagai kawasan kuliner,” ujar Budiono, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, pembentukan kawasan kuliner ini memungkinkan pemerintah memberikan dukungan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, hingga pengelolaan parkir. Selain itu, sektor swasta juga bisa turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Perusahaan bisa bantu lewat CSR, misalnya memberikan seragam atau gerobak bagi pelaku UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya memantau, tapi benar-benar hadir memberikan dukungan nyata,” tegasnya.
Budiono juga mencontohkan upaya penataan yang telah dilakukan di beberapa titik, seperti kawasan Lapangan Merdeka dan Balikpapan Baru, di mana pembagian antara area kuliner dan parkir kini lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.
“Dulu pedagang bercampur dengan parkir, sekarang sudah kita pisahkan. Hasilnya lebih tertib dan tidak mengganggu lalu lintas,” ungkapnya.
Menurut politisi PDIP itu, pembentukan kawasan kuliner dengan dasar hukum yang jelas akan membawa dampak ekonomi signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah.
“Kalau semua tertata, distribusinya jelas, fasilitas terpenuhi, maka ekonomi lokal ikut bergerak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
