LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menarik perhatian DPRD Kota Pontianak.
Sebanyak 37 anggota DPRD Pontianak melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan untuk mempelajari strategi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui pengawasan sektor-sektor penyumbang pajak.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pontianak itu ingin mengetahui langkah-langkah yang diterapkan Balikpapan dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Menurut Yono, PAD Kota Pontianak saat ini masih berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp800 miliar. Kondisi tersebut mendorong mereka mencari referensi daerah yang dinilai berhasil mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
“Fokus mereka bagaimana meningkatkan PAD. Mereka ingin belajar dari pengalaman Balikpapan dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” ujar Yono, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik kedua kota relatif serupa karena sama-sama bertumpu pada sektor jasa dan tidak mengandalkan pendapatan dari pertambangan. Karena itu, sumber PAD utama berasal dari pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Balikpapan memaparkan berbagai upaya pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengawasan transaksi di sektor hotel, restoran, dan hiburan.
Yono menuturkan, pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh transaksi tercatat sesuai ketentuan dan tidak terjadi manipulasi pelaporan.
“Kami berbagi pengalaman terkait pengawasan transaksi, termasuk langkah-langkah mencegah praktik penggandaan bon atau kuitansi yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah,” katanya.
Selain aspek pendapatan, DPRD Pontianak juga menggali informasi mengenai tata kelola perkotaan yang diterapkan Balikpapan. Kota ini dinilai berhasil menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan perkotaan, sekaligus mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Yono, rombongan tamu juga tertarik mempelajari strategi penataan kawasan, pengembangan sektor kuliner, hingga kesiapan Balikpapan dalam menghadapi dampak pembangunan IKN.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan PAD, DPRD Balikpapan turut memperkenalkan penggunaan sistem digital pemantauan transaksi yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau aktivitas usaha di restoran, hotel, tempat hiburan, dan area parkir.
“Alat pemantauan transaksi ini kami perkenalkan sebagai salah satu referensi bagi mereka. Tujuannya agar pengawasan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD semakin efektif dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
