LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Upaya memperkuat ketahanan pangan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan anggaran murni Tahun 2027 yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3). Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah rencana pembukaan lahan sawah baru di kawasan Tritip, Balikpapan Timur.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pembahasan anggaran dilakukan untuk memastikan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
“Fokus pembahasan kami terkait anggaran tahun 2027 murni. Sebelum pengesahan, tentu harus dilakukan pembahasan secara mendalam di internal komisi,” ujar Fauzi, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan masih menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejumlah program seperti pengadaan bibit, bantuan bagi petani dan nelayan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi menjadi bagian dari pembahasan.
Komisi II juga menyoroti kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani maupun kelompok nelayan di Balikpapan.
Namun demikian, perhatian terbesar tertuju pada rencana pembukaan lahan pertanian padi seluas sekitar 10 hektare di wilayah Tritip. Program tersebut dinilai strategis untuk mendukung peningkatan produksi pangan lokal sekaligus memperluas lahan pertanian yang masih terbatas di Kota Balikpapan.
Fauzi mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pembukaan lahan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Sementara alokasi yang tersedia dalam rancangan anggaran 2027 baru sekitar Rp300 juta.
“Tadi kami berkoordinasi terkait rencana pembukaan lahan sekitar 10 hektare di Tritip. Anggaran yang disiapkan pada 2027 baru sekitar Rp300 juta, sementara kebutuhan riil untuk membuka lahan mencapai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.
Karena keterbatasan pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah daerah, DPRD meminta DP3 melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap program-program yang ada agar anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang dianggap lebih mendesak.
Menurut Fauzi, pergeseran anggaran internal menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa harus menambah pagu anggaran yang telah ditetapkan.
“Yang bisa dilakukan adalah menggeser anggaran di dalam dinas sendiri. Program yang benar-benar prioritas harus didahulukan agar kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dapat terpenuhi secara maksimal,” tegasnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat sektor pertanian dan perikanan di Balikpapan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
