LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 di DPRD Kota Balikpapan menjadi momentum evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Komisi IV DPRD menilai sejumlah usulan program masih didominasi kegiatan rutin dan belum menunjukkan terobosan yang mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, mengatakan perencanaan yang disusun OPD seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional tahunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
Menurutnya, hal tersebut terlihat dalam pembahasan bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Usulan program yang diajukan dinilai masih bersifat rutin dan tidak jauh berbeda dibandingkan perencanaan tahun-tahun sebelumnya.
“Dari usulan yang kami lihat, sebagian besar masih berupa kegiatan operasional yang sifatnya rutin. Bahkan terkesan menggunakan pola yang sama seperti tahun sebelumnya,” ujar Sufyan usai rapat di ruang Komisi IV DPRD Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Sufyan menegaskan, Dinas Perpustakaan dan Arsip memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi. Selain itu, sektor kearsipan juga berperan penting dalam menjaga tata kelola dokumen dan aset daerah secara berkelanjutan.
Karena itu, ia berharap program yang disusun mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menilai pembahasan RKPD 2027 merupakan tahap krusial karena menjadi kesempatan terakhir untuk menyempurnakan perencanaan sebelum masuk ke tahapan pelaksanaan. Jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, peluang menghadirkan program baru harus menunggu siklus perencanaan berikutnya.
“Ini momentum yang sangat penting untuk membedah setiap program secara detail. Setelah tahap ini selesai, usulan-usulan baru baru bisa didorong kembali pada perencanaan tahun 2028,” katanya.
Lebih lanjut, Sufyan memastikan Komisi IV siap mendukung alokasi anggaran bagi program-program yang memiliki tujuan jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan perencanaan yang matang serta memiliki orientasi jangka panjang.
Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih baik.
“Kami ingin OPD terus berbenah dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selama program yang diusulkan logis, terukur, dan berdampak positif, tentu akan kami dukung sepenuhnya,” tegasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
