PENAJAM, lintasraya.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menolak keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
“Jelas, fraksi PKS menolak, mulai PKS dari pusat provinsi sampai kabupaten/kota menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini memberatkan masyarakat, kalau BBM tersebut itu dinaikan pasti dampaknya luar biasa,” ujar Anggota Fraksi DPRD PPU, Thohiron, Senin (12/9/2022).
Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahwa Bakar Minyak (BBM) subsidi, hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak diumumkannya pada Sabtu (3/9/2022) mulai pukul 15.30 WITA.
Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan diantaranya adalah Pertalite, Solar subsidi, hingga Pertamax. Dimana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Menurut Thohiron, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako), transportasi dan lain sebagainya. Terlebih masyarakat saat ini masih dalam tahapan pemilihan akibat Pandemi Covid-19 dua tahun silam.
“Kalau ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? masyarakat menengah kebawah semakin tertekan. Bisa-bisa jargon Kemerdekaan RI ke 77 “Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat” gak ada artinya,” tuturnya. (*/ADV/wan)
