Lintasraya.com, SAMARINDA – Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, periode ini masuk tahun terakhir.
Isran Noor dan Hadi Mulyadi pun telah berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan. Tercatat ada 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus tahun ini.
Dari 42 paket merupakan kegiatan meliputi enam organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), RSUD AWS, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kesehatan.
“Saya harapkan OPD yang mendapat perhatian khusus ini dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga, apa yang direncanakan dan diprogramkan betul-betul terlaksana,” tegas Isran Noor dalam keterangan resminya baru-baru ini.
Puluhan paket kegiatan ini sangat diharapkan masyarakat dapat terealisasi segera. Artinya, hasilnya nanti memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Contohnya, dari Dinas Kesehatan. Diharapkan mendukung percepatan penanganan dan pencegahan stunting di Benua Etam Kaltim. Kemudian, Dinas PUPR khususnya di Bidang Perumahan dan Permukiman agar menuntaskan rumah layak huni.
“Saya harap semua fokus dan semoga sebelum akhir tahun anggaran dapat selesai,” pesannya.
Kepala Biro Adbang Setda Prov Kaltim H Irhamsyah menjelaskan, 42 paket kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi agar bisa dilaksanakan sesuai target, sehingga akhir RPJMD 2023 ini tuntas semuanya.
“Kurang lebih Rp1,161 triliun pagu alokasi yang disiapkan untuk 42 paket tersebut,” sebutnya.
Dia menjelaskan 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus terdiri Dinas PUPR Kaltim ada 36 paket dengan alokasi sesuai Pagu Rp899,34 miliar dengan perlu pemantauan 9 paket dan perhatian 27 paket.
Satu paket RSUD AWS sesuai Pagu Rp105,96 miliar perlu pemantauan. Satu paket Dinas Kehutanan Rp42,35 miliar perlu pemantauan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,74 miliar perlu perhatian.
Tiga paket Dinas ESDM Rp107,37 miliar perlu pemantau dua paket dan satu paket perlu perhatian. Terakhir satu paket Dinas Kesehatan Kaltim senilai Rp3,71 miliar perlu perhatian.
“Semua itu menjadi perhatian dan diharapkan agar selalu dipantau. Sehingga betul-betul terealisasi guna dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (jan)
