BALIKPAPAN, lintasraya.com – Tujuh Fraksi DPRD Kota Balikpapan membahas berbagai persoalan infrastruktur yang tengah dikebut Pemkot Balikpapan.
Hal ini disampaikan melalui rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Tak hanya itu, agenda lain juga digelar yakni, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Pembicaraan tingkat II.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan H Sabaruddin Panrecalle bersama Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan H Subari, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan H Muhaimin, di Gedung Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Kamis (14/9/2023).
Sabaruddin Panrecalle mengatakan, DPRD Kota Balikpapan melanjutkan tahapan rapat paripurna yang ke- 20 masa sidang III 2023 dengan dua agenda.
Dalam rapat, tujuh fraksi DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangannya masing-masing atas pendapatan dan belanja yang dituangkan dalam APBD Perubahan 2023.
Yang mana (pandangan) dari fraksi-fraksi itu masih sama seperti tahun lalu.
Lebih banyak terkait infrastruktur, stessing (diingatkan, Red) lebih kepada jalan di depan Global Sport.
Hampir semua tujuh fraksi menyikapi persoalan itu,” ujar Sabaruddin, ditemui usai rapat.
Kemudian, Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Balikpapan juga masih menyoroti masalah PDAM dan hal-hal yang menyangkut infrastruktur lainnya.
Menurutnya tujuh Fraksi di DPRD Kota Balikpapan tidak bisa memungkiri masalah pembangunan dalam beberapa waktu belakangan.
Walau berbeda pandangan antar semua Fraksi. Hal itu menjadi hak preogratif masing-masing Fraksi.
“Mungkin mereka memang melihat di lapangan. Artinya itu sah-sah saja, Fraksi menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda.
Misalnya, normatif dan sebagainya, kami persilakan Fraksi masing-masing karena itu hak dan kewenangannya.
Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar pasti akan dituangkan dalam pandangan umum Fraksi,” urainya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyebut, berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi, diakuinya masih banyak pekerjaan yang belum tuntas.
“Kami menyadari dan kami mengakui bahwa pemerintah kota juga harus mengevaluasi dan mengintervensi.(*/San)
