SAMARINDA, lintasraya.com – DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim untuk rutin mengevaluasi capaian serapan APBD 2023 agar tidak terjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang besar seperti tahun lalu. Pada tahun 2022, Silpa Kaltim mencapai Rp6 triliun dari total APBD Rp14,87 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa salah satu penyebab Silpa adalah proses pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien. Ia menyoroti peran Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim untuk mempercepat dan memperbaiki proses lelang.
“Proses lelang harus lebih cepat dan tepat agar proyek-proyek dapat direalisasikan segera. Ini penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan menghindari Silpa,” kata Seno.
Seno menambahkan bahwa pada tahun ini, pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek besar akan dilakukan lebih awal. Namun, ia juga mengakui bahwa potensi Silpa masih ada. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pengadaan lebih awal dievaluasi secara berkala.
“Kami harap rencana proyek untuk tahun 2024 sudah disiapkan sejak sekarang agar tidak ada lagi Silpa yang besar. Kami optimis bahwa langkah ini akan berdampak positif pada tahun 2024. Kami juga telah mengalokasikan dana Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan berharap situasi akan lebih baik tahun depan,” ujarnya. (*/ADV/DPRD Kaltim)
