LINTASRAYA.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bersiap memulai era baru dalam pelayanan publik.
Bukan sekadar membangun kantor lurah yang baru, tetapi merancang pusat layanan terpadu yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan warga dari berbagai latar belakang.
Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 sebesar Rp1,5 miliar untuk tahap awal pembangunan pondasi dan turap, proyek ini telah memasuki tahap lelang.
Rencananya, pembangunan fisik akan dimulai dalam waktu dekat dan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2024.
Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, menjelaskan bahwa pembangunan kantor kelurahan ini bukan hanya untuk mengganti gedung lama, melainkan juga bagian dari reformasi pelayanan publik yang lebih humanis dan terorganisasi.
“Insya Allah tahun ini, kantor Kelurahan Maluhu akan berdiri megah, bukan sekadar besar, tapi ramah dan fungsional. Kami ingin menjawab kebutuhan warga lewat gedung yang betul-betul mencerminkan semangat pelayanan modern,” kata Joko, Selasa (25/3/2025).
Tak hanya itu, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Dinas Pekerjaan Umum Kukar telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp6,9 miliar untuk melanjutkan pembangunan pada tahun 2025.
Anggaran ini diharapkan cukup untuk menyelesaikan keseluruhan bangunan berikut fasilitas pendukungnya.
Joko menyebutkan, konsep kantor baru yang dirancang tak hanya memperhatikan aspek fisik, tapi juga kebutuhan warga yang selama ini belum banyak terakomodasi.
Beberapa fasilitas khusus yang akan disiapkan di antaranya: akses dan toilet untuk penyandang disabilitas, ruang laktasi (ibu menyusui), ruang baca masyarakat, serta ruang konsultasi terbuka.
“Kita tidak ingin warga datang ke kantor kelurahan tapi merasa sungkan atau tidak nyaman. Semua orang harus bisa mengakses layanan secara setara,” ujarnya.
Menariknya, kantor baru ini juga dirancang sebagai ruang kolaborasi antar lembaga desa. Di dalamnya akan disiapkan ruang khusus bagi Forum RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Ini merupakan strategi agar koordinasi dan program pembangunan bisa berjalan lebih sinergis dan efisien.
“Selama ini, banyak kelembagaan yang berjalan sendiri-sendiri. Kalau ruangnya terpisah, susah koordinasi. Nanti semua kami satukan dalam satu atap agar lebih mudah menyusun program dan kegiatan,” tambah Joko.
Pembangunan kantor kelurahan ini juga menjadi bagian dari langkah Maluhu menyambut era pelayanan publik digital dan partisipatif.
Joko menyampaikan, nantinya ruang pelayanan juga akan dilengkapi sistem antrian elektronik dan ruang konsultasi berbasis digital untuk keperluan administrasi warga.
Tak sedikit warga yang menyambut baik rencana ini. Wati, ibu rumah tangga yang tinggal di RT 5 Kelurahan Maluhu, mengaku senang mendengar akan dibangunnya kantor kelurahan yang baru dan lengkap.
“Selama ini kalau ngurus surat atau ikut kegiatan PKK, kadang sempit dan ramai sekali. Kalau kantornya nanti luas dan ada ruang khusus, pasti kami lebih nyaman,” ujarnya.
Dengan semangat membangun dari kelurahan, proyek ini diharapkan menjadi percontohan kantor lurah berbasis people-centered service atau layanan yang berorientasi pada kenyamanan, kemudahan, dan inklusivitas warga. (*/ADV/diskominfo Kukar/tha)
