LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor restoran dan tempat hiburan malam.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, saat ditemui di kantor DPRD kota Balikpapan pada Senin (20/10/2025).
Danang menyoroti perubahan regulasi terkait penerimaan daerah menyusul diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022.
Menurutnya, regulasi baru tersebut harus segera direspons pemerintah dengan langkah konkret agar pendapatan daerah semakin efektif dan efisien.
“Kami berharap bagian hukum dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti perubahan aturan ini. Dengan dasar hukum yang kuat, upaya peningkatan PAD dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Danang juga menyoroti persoalan efisiensi anggaran dan pemasangan tapping box yang dinilai masih belum optimal. Alat tersebut seharusnya berfungsi sebagai sistem pengawasan pajak di restoran dan tempat hiburan, namun realisasinya masih timpang.
“Jumlah pengusaha ada sekitar dua ribu, sementara tapping box yang terpasang baru seribu. Artinya masih banyak potensi PAD yang belum tergarap, dan ini harus dibenahi,” tegasnya.
Menurut Danang, ketidakteraturan pemasangan tapping box berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pelaku usaha, sekaligus membuat kebocoran pajak tidak dapat terpantau maksimal.
Danang meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bergerak lebih aktif dalam memperluas pemasangan tapping box dan memaksimalkan pengelolaan pajak daerah. Hal ini penting, mengingat efisiensi anggaran membuat pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru tanpa bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
“Kalau kita hanya mengandalkan DBH, banyak program pembangunan tidak akan berjalan. Karena itu, PAD harus benar-benar diperkuat,” tambahnya.
DPRD, kata Danang, siap menjalankan fungsi pengawasan dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh potensi PAD dapat dioptimalkan.
Peningkatan PAD diharapkan menjadi prioritas bersama agar pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Pemerintah, Dispenda, dan DPRD harus satu langkah dalam memperkuat kantong-kantong PAD. Ini demi keberlanjutan program di daerah,” tutupnya.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)
