LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam menjaga layanan dasar masyarakat di tengah ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Langkah ini dianggap penting agar kebutuhan utama warga tetap terpenuhi meski kondisi fiskal daerah berpotensi tertekan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama pembangunan yang tidak boleh terganggu. Menurutnya, meskipun pemerintah pusat berencana mengurangi alokasi DBH, pemerintah daerah harus memastikan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
“Kalaupun ada pengurangan, jangan sampai pendidikan dan kesehatan ikut terimbas. Dua sektor ini sangat penting karena langsung dirasakan masyarakat,” tegas Rahmad saat menghadiri kegiatan penyerahan penghargaan Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol), penyaluran insentif guru non ASN, serta insentif marbot dan penjaga rumah ibadah non Muslim di Gedung BSCC Dome, Rabu (17/9/2025).
Rahmad menambahkan, program yang telah menjadi ciri khas Pemkot Balikpapan tetap dijalankan. Ia mencontohkan layanan BPJS gratis bagi warga bukan penerima upah serta program pendidikan gratis bagi anak-anak Balikpapan. Menurutnya, program tersebut terbukti memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.
“Kami yakin program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
Meski mengakui potensi pemangkasan DBH bisa mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam pembangunan, Rahmad optimistis Gubernur Kalimantan Timur dapat mengambil langkah bijak. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya dirasakan Balikpapan, melainkan juga seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Semua kabupaten dan kota merasakan hal yang sama. Tapi saya yakin Pak Gubernur akan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa pada Kamis (18/9) akan digelar rapat sinkronisasi bersama Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Senayan. Pertemuan ini diharapkan dapat mencari solusi agar pemangkasan tidak memberatkan daerah.
“Hari ini yang kami dengar, angka pemotongannya 75 persen. Kalau seharusnya Kaltim menerima Rp 6 triliun, mungkin hanya tersisa Rp1,4 triliun. Semoga nanti ada perubahan, bahkan penambahan, bukan pemangkasan. Program prioritas tetap berjalan,” ujarnya. (*/Adv/Diskominfo Balikpapan)
