BALIKPAPAN, lintasraya.com – Usai dilantik Senin lalu, wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sampaikan program kerjanya melalui pidato perdananya.
Pidato tersebut dirangkai dengan serah terima memori jabatan dari walikota sebelumnya. Yakni, H Rizal Effendi SE dalam rapat Paripurna ke- 22 masa sidang II, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdulloh S Sos dan dihadiri sejumlah OPD serta keluarga Rahmad Mas’ud.
Abdulloh menyampaikan, paripurna merupakan rangkaian panjang dari perwujudan nyata pemerintah yang demokratis.
Dimana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengesahkan pengankatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
Ia menambahkan, menjadi kepala daerah tentunya bukan merupakan tugas yang ringan. Tugas terberat adalah menjalankan amanah rakyat yang dititipkan.
Dirinya berharap kepada walikota Balikpapan terpilih untuk dapat meneruskan tongkat estafet pembangunan kota Balikpapan.
Dimana sebagai pemimpin daerah, walikota tidak hanya dituntut untuk mewujudkan Visi dan Misi yang menjadi janji yang wajib diwujudkan. Melainkan seorang kepala daerah dituntut untuk menjadi panutan masyaraka.
Sementara itu, dalam pidatonya Rahmad Mas’ud menjabarkan Rahmad juga sejumlah program kerja prioritas yang disesuaikan dengan visi dan misinya tiga tahun ke depan.
Seperti rencana realisasi iuran BPJS Kesehatan gratis bagi warga kelas III, membangun infrastruktur pada proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, untuk mengatasi banjir.
Program lainnya yakni wacana pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan berupa SD dan SMP terpadu. Serta membangun rumah sakit di wilayah yang membutuhkan seperti di Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur.
Rahmad menyebut estimasi realisasinya akan menyesuaikan pembahasan APBD Perubahan yang akan berlangsung sekitar Oktober 2021. Lantaran APBD 2021 sudah ditetapkan dan telah berjalan.
Ia menyebut seratus hari masa kerjanya diprioritaskan untuk menerapkan good govermentatau reformasi birokrasi pemerintahan “Ini adalah upaya penataan pemerintahan. Orang-orang kita yang baik sesuai SOP, sesuai regulasi. Supaya kita betul-betul fokus pada tugas kita,” ujarnya.
good govermentdiartikan sebagai langkah akselerasi kinerja pemerintah, bukannya berusaha merombak kabinet. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta memberikan dukungan penuh terhadap visi misi wali kota yang baru.
“Karena jika dimulai dengan pemerintahan yang baik, pasti Insyallah hasilnya juga akan baik,” tambahnya.
Rahmad menyebut program-program yang akan datang merupakan bagian kelanjutan dari visi misi yang telah berjalan sebelumnya, yakni saat masih bersama Rizal Effendi.
“Tinggal menyempurnakan saja. kekurangan yang kemarin segera di realisasikan. Seperti, infrastruktur, penanganan banjir. Ditambah pendidikan dan kesehatan,” bebernya.
Terkait dengan iuran BPJS Kesehatan gratis, kata Rahmad, akan menyesuaikan APBD Perubahan 2021 dan kemungkinan besar bisa mulai direalisasikan di 2022.(*/wan)
