BALIKPAPAN, lintasraya.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).
Rapat tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur. ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin jalannya rapat.
Alwi mengatakan, kesempatan kali ini pihaknya menanyakan tentang anggaran yang sudah dipagu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran setiap OPD yang sudah plot. Dan tidak bisa ditambah. tapi kalau dipindahkan, silahkan yang mana dianggap skala prioritas,” kata Alwi, Rabu (28/7/2021).
Anggaran yang sudah ditetapkan untuk setiap OPD tidak bisa diganti, kecuali mendapat usulan dari wali kota. misalkan, anggaran jalan Dinas PU kemudian mau dipindahkan untuk drainase, apabila kegiatan itu sesuai dengan visi dan misi wali kota.
“Ada beberapa visi misi wali kota yang tidak boleh dihapus atau dikurangi, karena itu adalah visi misi wali kota. Contoh, penanganan banjir, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat termasuk jembatan Kariangau,” jelasnya.
mengenai pembahasan Musrenbang, Bappeda menganggarkan sekira Rp 800 juta, namu setiap usulan yang masuk dari tingkat RT hingga tingkat kota tidak terealisasi.
“Musrenbang ini apakah seremonial saja, kelihatan mewah, anggaran besar namun hasilnya nol. Kasihan, tiap – tiap kelurahan itu berharap,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Diantaranya persiapan Balikpapan jadi daerah penyangga Ibu kota Negara (IKN).
Kemudian menyangkut, perbaikkan dalam musyawarah perencanaan pengembangan (musrembang) khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat karena dianggap belum efektif.
“Menurut Komisi III itu tidak efektif karena dari banyak usulan hanya sedikit yang diakomodir, bahwa yang namanya musrembang adalah forum tertinggi kita menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya akan dilakukan perbaikkan, agar setiap usulan dalam musrembang dapat terakomodir. Karena banyak usulan dari masyarakat justru jalan terealisasi.
sesuai dengan visi dan misi Wali Kota maka tahun depan prioritas pembangunan yakni sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, penanganan banjir, perusda dan ekonomi kreatif. Menjadii priortas pembahasan khususnya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Visi misi sesuai dengan arahan Wali Kota itu yang kami tekankan di dalam proses pembahasan dimasing masing komisi nanti prioritas wali kota itu tetap yang menjadi yang utama,” tutupnya.(*/wan)
