LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran dalam penyusunan belanja daerah tahun 2025 tidak akan mengganggu program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pernyataan ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengetatan belanja operasional serta penyusunan ulang program yang tidak terlalu mendesak.
Menurut Alwi, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan akan segera membahas kebijakan strategis untuk memastikan program yang bersifat esensial tetap berjalan. Pihaknya akan mengkaji program mana yang bisa dikurangi atau ditunda, serta memastikan bahwa program prioritas seperti infrastruktur, air bersih, dan layanan publik tetap mendapat alokasi anggaran yang cukup.
“Kita tidak ingin efisiensi ini justru menghambat pembangunan. Oleh karena itu, kita akan pastikan program-program vital tetap berjalan,” ujarnya, Sabtu (8/2/2025).
Alwi menjelaskan bahwa efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri karena Balikpapan memiliki berbagai proyek strategis yang harus tetap dijalankan. Mulai dari peningkatan jalan dan drainase, penyediaan air bersih, hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, DPRD dan Pemerintah Kota akan menyusun skala prioritas baru untuk memastikan bahwa setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan dampak signifikan.
“Kami harus berhati-hati dalam menentukan program mana yang bisa dikurangi tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Ini bukan sekadar soal memangkas anggaran, tapi bagaimana agar setiap rupiah yang dikeluarkan bisa bermanfaat secara maksimal,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan untuk melihat efektivitasnya. Jika ada program yang dinilai kurang efektif atau belum memberikan hasil optimal, maka kemungkinan besar akan dilakukan penyesuaian atau realokasi anggaran ke sektor yang lebih prioritas.
Alwi menegaskan bahwa efisiensi ini tidak berarti menghentikan pembangunan, tetapi lebih pada pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi anggaran bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di Kota Balikpapan.
Ia berharap kebijakan efisiensi ini tetap berjalan seimbang tanpa mengorbankan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan Balikpapan dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam menentukan langkah terbaik.
Alwi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, Balikpapan tetap bisa maju dan berkembang meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Kita harus tetap optimistis. Dengan strategi yang tepat, Balikpapan bisa tetap maju meskipun dengan anggaran yang lebih efisien,” tutupnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
