LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota akan mengevaluasi skala prioritas program pembangunan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja operasional dan program pembangunan yang dianggap tidak terlalu mendesak.
“Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Alwi mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar, terutama karena Balikpapan telah menetapkan sejumlah program strategis yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Sejumlah sektor yang menjadi fokus utama pemerintah daerah mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan publik.
Namun, dengan adanya pembatasan anggaran, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. “Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, Alwi juga menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah agar Balikpapan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan menggali potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata dan investasi, diharapkan ada tambahan sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk menopang program-program prioritas.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan transfer dana pusat. Harus ada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, misalnya dari pariwisata dan sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.
DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota akan segera menggelar pembahasan intensif untuk menentukan langkah-langkah efektif dalam menyusun ulang anggaran. Alwi menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mempertimbangkan urgensi serta manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan, kita akan mencari langkah-langkah yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus terlalu banyak memangkas program yang sudah direncanakan,” tutupnya.
Dengan adanya evaluasi skala prioritas ini, diharapkan program pembangunan di Balikpapan tetap berjalan efektif dan efisien meski dengan anggaran yang lebih terbatas.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
