LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti dampak kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran program tersebut ternyata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, bukan sepenuhnya dari pemerintah pusat seperti yang diperkirakan sebelumnya.
“Dengan adanya program ini yang dibebankan ke APBD Kota Balikpapan, tentu akan berdampak pada keseluruhan alokasi anggaran. Kita harus melakukan efisiensi karena ada anggaran yang harus digeser untuk MBG,” jelas Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan nutrisi bagi anak-anak dengan memberikan makanan bergizi secara gratis. Meski memiliki tujuan baik, pembiayaan program ini menimbulkan konsekuensi besar terhadap anggaran daerah.
Menurut Alwi, kebijakan ini membuat DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan harus menyusun ulang prioritas anggaran agar program lain tidak terabaikan. “Saya harus berdiskusi dengan Wali Kota untuk menentukan langkah strategis. Banyak program yang sudah dirancang hingga 2026, dan beberapa mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus agar anggaran mencukupi,” tambahnya.
Hampir bersamaan, Pemerintah Daerah turut menghadapi tantangan kebijakan efisiensi belanja daerah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini membuka peluang penyesuaian terhadap program pembangunan yang sedang berjalan dan akan disusun.
“Kita harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Program prioritas pun bisa terdampak. Ini bukan berarti kita tidak mendukung MBG, program ini baik. Namun, kita harus mencari solusi agar tetap bisa menjalankan program lain yang juga penting bagi masyarakat,” urai Alwi.
DPRD bersama Pemerintah Kota akan segera membahas langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi beban anggaran akibat program MBG. Alwi berharap ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran agar tidak ada sektor yang terlalu dikorbankan.
“Kita perlu strategi matang agar anggaran tetap bisa digunakan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan penyesuaian yang tepat, diharapkan program MBG dapat berjalan beriringan dengan program prioritas lainnya tanpa mengganggu pembangunan daerah.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
