LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi ini menilai perubahan regulasi tersebut sebagai langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Hotel Grand Sinyiur pada Kamis (12/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Agus Limin, menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023.
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh perubahan Raperda ini sebagai langkah konkret memperbaiki sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah. Ini bukan hanya menyangkut penyesuaian administratif, tetapi menyentuh aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sistem pengawasan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, revisi ini sejalan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurut Agus, regulasi baru ini diharapkan mampu mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat mekanisme evaluasi agar implementasinya tetap berada pada jalur transparansi dan akuntabilitas.
“Fraksi Partai Golkar juga memandang bahwa regulasi ini adalah bagian dari upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang ada,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Agus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota, jajaran OPD, dan masyarakat atas peran aktif mereka dalam menjaga kondusivitas Balikpapan. Ia berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat terus terjaga demi kemajuan kota.
“Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kami yakin Balikpapan akan terus berkembang menjadi kota yang inklusif, berdaya saing, dan layak huni, baik di tingkat regional maupun nasional,” pungkasnya.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
