LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini menuntaskan kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Kunjungan yang berlangsung mulai Rabu, 18 Juni 2025 menjadi platform penting untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga modernisasi transportasi laut. PT PLN (Persero) turut hadir, menegaskan komitmennya dalam mendukung visi ketahanan energi nasional.
“Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperoleh data dan fakta terkini langsung dari lapangan,” ujar salah satu anggota Komisi VI DPR RI. “Kami ingin melihat secara riil permasalahan dan tantangan yang ada, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi bangsa.”
Dalam kunjungan ini, Komisi VI DPR RI membahas beberapa isu penting yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur dan beberapa perusahaan BUMN terkait. Isu pengembangan sektor industri pupuk untuk ketahanan pangan melibatkan Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Sedangkan mengenai strategi pengembangan ketahanan energi nasional dan modernisasi transportasi laut, Komisi VI membahas dengan beberapa perusahaan BUMN diantaranya PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Menanggapi diskusi mengenai ketahanan energi, PLN Group, yang diwakili oleh Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia dan Direktur Utama PLN ICON Plus, didampingi jajaran manajemen PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Timur (UIP KLT), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara (UID Kaltimra), serta PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kal), memaparkan secara komprehensif rencana pengembangan ketenagalistrikan di Kalimantan.
Secara terpisah, Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP KLT menanggapi kegiatan tersebut dengan menekankan peran krusial PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah strategis ini. “Kami di PLN UIP KLT memikul tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik, khususnya untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur,” ungkap Raja. “Kunjungan Komisi VI DPR RI ini adalah kesempatan berharga bagi kami untuk menunjukkan progres pembangunan infrastruktur, sekaligus mendapatkan arahan strategis demi percepatan proyek-proyek vital.”
Raja menambahkan, PLN UIP KLT saat ini memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan transmisi dan gardu induk yang akan semakin memperkuat interkoneksi kelistrikan diwilayah kerja kami yakni Kalimantan Selatan, Timur dan Utara yang tentu nantinya berkontribusi untuk interkonesksi di seluruh Kalimantan. “Komitmen kami tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada inovasi dan optimalisasi sistem untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Dengan pasokan listrik yang memadai dan stabil, kami yakin dapat mendukung berbagai sektor vital, termasuk industri, pertanian, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan”, tegasnya.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini diharapkan dapat membuahkan rekomendasi kebijakan yang kuat, mendorong sinergi antar lembaga dan BUMN, serta mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan energi nasional yang kokoh.(*/ADV)
