LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pengelolaan layanan transportasi massal Balikpapan City Trans (Bacitra) yang diproyeksikan beralih ke Pemerintah Kota Balikpapan menjadi momentum untuk membenahi sekaligus memperluas sistem transportasi publik di Kota Minyak.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai transportasi massal bukan sekadar layanan tambahan, tetapi bagian penting dari kewajiban pemerintah dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Transportasi massal itu sebenarnya kewajiban kota untuk disiapkan. Apalagi kalau jumlah penduduk terus bertambah, sarana transportasi umum harus segera disiapkan,” kata Wahyullah saat ditemui, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, keberadaan Bacitra saat ini menjadi fondasi awal bagi Balikpapan untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi. Namun, ketika pengelolaannya nantinya berada di tangan pemerintah daerah, pengembangan armada dan perluasan rute harus menjadi perhatian utama.
Wahyullah menyebut kebutuhan armada saat ini masih menjadi salah satu kendala. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan penambahan bus secara bertahap agar waktu tunggu masyarakat tidak terlalu lama.
“Semakin banyak armada sebenarnya semakin bagus. Terutama bagaimana menjangkau wilayah-wilayah seperti sekolah. Misalnya dari bandara ke SMA 5, mestinya ada bus juga,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar layanan transportasi publik dapat menjangkau fasilitas-fasilitas penting seperti sekolah, puskesmas hingga rumah sakit. Menurutnya, keberadaan angkutan umum yang terintegrasi akan memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Namun, Wahyullah menekankan penambahan armada ke depan sebaiknya tidak lagi berorientasi pada bus berbahan bakar minyak. Ia mendorong Pemkot Balikpapan mulai mempersiapkan penggunaan bus listrik.
“Ke depan bus-bus baru seharusnya tidak lagi menggunakan BBM. Harus mulai banyak bus listrik dan menjangkau seluruh wilayah Balikpapan,” jelasnya.
Wahyullah juga menilai Balikpapan dapat belajar dari pengelolaan transportasi massal di Jakarta, khususnya terkait keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan armada.
Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak harus menjadi alasan untuk menunda penambahan armada. Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji.
“Tidak semua mungkin bisa dipenuhi pemerintah karena keterbatasan anggaran. Bisa dibuat kontrak dengan pihak swasta, berapa tahun, bagaimana model kerja samanya. Jadi kolaborasi,” katanya.
Skema tersebut, lanjutnya, juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa sepenuhnya membebani anggaran pemerintah.
“PAD pasti ada peluangnya. Yang perlu dikaji bagaimana biaya penggunaannya seminimal mungkin, sehingga tidak membebani masyarakat,” ujarnya.
Wahyullah menilai tarif menjadi faktor penting agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Karena itu, meskipun pengelolaan Bacitra nantinya beralih ke pemerintah daerah, layanan tersebut tetap harus terjangkau.
“Intinya karcis harus murah. Jangan sampai masyarakat justru tidak mampu menggunakan transportasi umum,” tegasnya.
Wahyullah mengungkapkan, pembahasan mengenai pengembangan transportasi massal sebenarnya telah dilakukan DPRD bersama Dinas Perhubungan Balikpapan. Bahkan, sejumlah kajian teknis terkait kebutuhan armada dan trayek disebut telah tersedia.
“Kalau hasil rapat kami dengan Komisi dan Dinas Perhubungan, kajiannya sebenarnya sudah lengkap. Kapan busnya diadakan, tahun berapa, kemudian trayeknya seperti apa, sudah ada,” ungkapnya.
Menurutnya, pekerjaan rumah pemerintah kini tinggal menentukan waktu pelaksanaan serta jumlah armada yang akan ditambahkan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Ia menilai kajian mengenai kerja sama dengan pihak swasta juga perlu dilakukan secara serius. Terlebih, model tersebut telah diterapkan dalam pengembangan transportasi massal di kota-kota besar.
“Kalau proposal pemerintah bagus dan menghasilkan skema keuntungan yang sehat, saya rasa itu akan menjadi hal yang menarik,” katanya.
Selain kebutuhan dalam kota, Wahyullah juga menyoroti pentingnya transportasi massal yang mampu menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia berharap konektivitas antarwilayah semakin kuat seiring pembangunan infrastruktur, termasuk koneksi jalan tol yang menghubungkan kawasan IKN dengan Balikpapan.
“Kalau jalan atau jalan tol antara IKN dengan Balikpapan bisa terhubung, koneksi antarwilayah bisa terwujud. Dari IKN bisa melewati Balikpapan Timur, kemudian ke bandara dan pelabuhan,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, pembenahan transportasi massal harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi berkembang lebih cepat dibanding kesiapan sistem angkutan umum.
“Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak armada yang dibutuhkan. Pada akhirnya ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” pungkas Wahyullah.
Ia berharap momentum pengalihan pengelolaan Bacitra kepada pemerintah daerah tidak sekadar mempertahankan layanan yang sudah ada, tetapi menjadi titik awal transformasi transportasi massal Balikpapan yang lebih modern, murah, ramah lingkungan dan terintegrasi.(*/san)
