LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur terpaksa ditunda menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari 60 persen.
Dampak pemotongan tersebut membuat sejumlah proyek strategis di Balikpapan harus dikaji ulang, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu visi misi kepala daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa keputusan pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada terhambatnya aktivitas pembangunan di daerah.
Ia menegaskan, pemerintah kota kini hanya dapat memprioritaskan belanja wajib seperti gaji ASN dan kegiatan rutin pemerintahan.
“Kami sudah dua kali berupaya mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kondisi di daerah. Namun keputusan tetap, regulasi sudah keluar melalui KMK. Otomatis kegiatan pembangunan terhenti, hanya ada gaji ASN dan rapat-rapat rutin,” jelas Budiono.
Menurutnya, langkah evaluasi terhadap berbagai program dan tunjangan ASN juga akan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah kota melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pos-pos belanja, termasuk tunjangan. Karena pembangunan seperti RS Balikpapan Timur harus ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Budiono menambahkan, selain proyek rumah sakit, penanganan banjir juga menjadi sektor yang berpotensi tertunda. Ia menyebut, dua program itu merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang kini terancam mundur akibat keterbatasan anggaran.
Sementara itu, pemerintah kota bersama DPRD tengah mengkaji ulang APBD 2026 yang sebelumnya sudah dibahas menuju penetapan. Namun, keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) membuat struktur anggaran harus direvisi total.
“Kota Balikpapan akan dipotong lebih dari 60 persen TKD yang seharusnya menjadi hak daerah. Tahun depan, pembangunan akan sangat terbatas. Jika sebelumnya anggaran pembangunan sekitar Rp500 miliar, bisa jadi tersisa di bawah Rp100 miliar,” ujarnya Senin, (13/10/2025).
Budiono menyebut, dari dana DAU dan DAK, Balikpapan kehilangan sekitar Rp1,05 triliun, ditambah lagi potensi pengurangan dana transfer dari provinsi yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Kendati demikian, DPRD berharap kondisi fiskal dapat kembali stabil tahun depan. Ia optimistis dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pembangunan di Balikpapan dapat kembali berjalan.
“Kami yakin, jika kondisi fiskal kembali kondusif, proyek prioritas seperti rumah sakit dan penanganan banjir bisa segera dilanjutkan,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
