LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti lemahnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang dinilai tidak sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat.
Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya penyerapan hasil kegiatan reses, rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), hingga kunjungan lapangan DPRD ke dalam program dan anggaran tahun 2025.
Menurut Taufik, banyak aspirasi masyarakat yang telah dihimpun DPRD tidak tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) — platform utama perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah.
“Selama ini kita sudah banyak menampung aspirasi masyarakat lewat sidak dan FGD, tapi saat dicek di SIPD, justru yang muncul adalah program buatan mereka sendiri. Aspirasi warga yang kita perjuangkan malah tidak tercatat sama sekali,” ujarnya usai RDP dengan Bappeda dan sejumlah OPD mitra, Senin 13 Oktober 2025.
Bappeda Dinilai Terlalu Dominan dalam Penentuan Program
Taufik menjelaskan, pertemuan tersebut sejatinya digelar untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara eksekutif dan legislatif. Namun, ia menilai Bappeda terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan tanpa mempertimbangkan hasil pembahasan di DPRD.
“Banyak program hasil pembahasan kami di komisi yang justru dicoret atau dianggap tidak prioritas. Misalnya, rencana promosi pariwisata lewat media. Kalau media dihilangkan, bagaimana potensi wisata daerah bisa dikenal luas?” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara DPRD dan eksekutif yang menyebabkan hasil kunjungan lapangan Dewan tidak terakomodasi dalam daftar kegiatan pembangunan daerah.
“Setiap tahun kami turun ke lapangan, melihat langsung kebutuhan warga, tapi hasilnya nihil. Yang muncul tetap program mereka sendiri,” ungkapnya.
Peringatan Soal Menurunnya Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Taufik mengingatkan bahwa jika pola perencanaan semacam ini terus berlanjut, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat semakin menurun.
“Kalau masyarakat melihat usulannya tidak pernah terealisasi, mereka akan berpikir DPRD tidak bekerja. Padahal kita sudah berupaya menyuarakan kepentingan mereka,” tandasnya.
Ia juga menilai, pembenahan internal di tubuh DPRD perlu dilakukan agar lembaga ini dapat bekerja lebih efektif dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Sudah saatnya kita buktikan bahwa DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar simbol politik,” pungkasnya.
Dengan evaluasi terhadap sistem perencanaan daerah dan peningkatan koordinasi lintas lembaga, diharapkan ke depan proses pembangunan di Balikpapan bisa lebih partisipatif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
(/ADV/DPRD Balikpapan)
