LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Munculnya kembali lubang besar di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepat di samping Kantor DPRD Kota Balikpapan, RT 6 Kelurahan Klandasan Ulu, kembali memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan di kota Balikpapan .
Warga menilai kerusakan jalan yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan dan penanganan kerusakan jalan.
Keluhan masyarakat pun bermunculan, terutama karena lokasi tersebut merupakan jalur utama yang padat dilalui pengendara setiap hari.
Lubang tersebut dinilai sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, sehingga warga meminta pemerintah turun tangan lebih cepat dan sigap.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menilai bahwa persoalan jalan berlubang tersebut bukan semata urusan perbaikan, tetapi juga indikator bahwa sistem pemeliharaan infrastruktur perlu ditinjau kembali.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bertindak responsif dengan mengutamakan keselamatan pengendara.
“DPU harus segera merespons laporan masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan,” ujar Yusri.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi tepat di dekat kantor DPRD turut menjadi perhatian khusus. Lokasi strategis ini, katanya, seharusnya mendorong instansi terkait lebih cepat mengambil tindakan sebelum kerusakan berdampak lebih luas.
“Letaknya persis di samping kantor DPRD. Kalau tidak segera ditangani, masyarakat bisa menganggap pemerintah mengabaikan masalah yang jelas terlihat,” tegasnya.
Menurut Yusri, perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai belum membuahkan hasil maksimal.
Oleh karena itu, Ia menekankan perlunya perbaikan yang lebih kokoh, bukan sekadar tambal sulam, agar kerusakan tidak kembali terjadi dalam waktu singkat.
“Harus ada penguatan seperti rangka besi atau penyangga, terutama jika struktur tanah di bawahnya sudah tidak stabil,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai peran masyarakat dalam pengawasan tetap penting. Laporan warga dapat menjadi acuan pemerintah untuk menindaklanjuti titik-titik kerusakan yang luput dari pemantauan rutin.
“Dengan adanya laporan warga, pemerintah bisa menunjukkan komitmennya melalui penanganan yang cepat dan tepat,” tambahnya.
Komisi III, lanjut Yusri, akan melakukan koordinasi lanjutan dengan DPU agar perbaikan bisa segera direalisasikan. Ia berharap penanganan kali ini dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kejadian serupa.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
