LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP), serta Dinas Perdagangan.
Rapat tersebut membahas evaluasi anggaran tahun 2026 serta proyeksi anggaran 2027.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menjelaskan bahwa RDP difokuskan pada pengumpulan data terkait kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan masing-masing dinas.
Data tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar perencanaan anggaran ke depan.
“Kami meminta data lengkap terkait kegiatan yang sudah berjalan, baik fisik maupun nonfisik, dari masing-masing dinas. Ini penting untuk melihat efektivitas penggunaan anggaran tahun 2026 dan perencanaan tahun berikutnya,” ujarnya Senin (30/3/2026).
Selain itu, Komisi II juga menaruh perhatian khusus pada pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Kota Balikpapan. Bersama BPKAD, pihaknya menyoroti masih adanya sejumlah aset yang bermasalah di lapangan.
Menurut Fauzi, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurang optimalnya pemeliharaan, tetapi juga lemahnya upaya pengamanan aset, seperti pemagaran serta kelengkapan dokumen legalitas.
“Kami tidak hanya fokus pada pemeliharaan, tetapi juga penyelamatan aset. Mulai dari pemagaran hingga kelengkapan dokumen seperti sertifikat harus dipastikan jelas dan kuat secara hukum,” tegasnya.
Komisi II juga meminta pendataan rinci terkait jumlah aset yang bermasalah maupun yang sedang dalam proses penyelesaian. Data tersebut diharapkan segera diserahkan oleh OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
Fauzi menekankan pentingnya pengamanan aset daerah sebagai bagian dari kekayaan pemerintah yang harus dijaga. Ia mencontohkan kasus sengketa lahan pasar induk yang saat ini masih berlangsung, sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai aset yang seharusnya milik pemerintah justru diklaim pihak lain. Ini yang harus kita antisipasi dengan pengamanan yang maksimal,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD BALIKPAPAN)
