LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Program jaringan gas rumah tangga (jargas) dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap LPG, sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, mengatakan pemerintah bersama DPR RI dan Pertamina memandang jargas sebagai alternatif energi yang sehat, murah, dan berpotensi besar untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Jaringan gas rumah tangga itu adalah upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan kita kepada LPG. Karena pemerintah, DPR, serta Pertamina menganggap bahwa jargas ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan dan sehat,” ujar Syafruddin saat dikonfirmasi, via WhatsApp, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, mekanisme pemasangan jaringan gas rumah tangga harus diawali dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, melalui pendataan masyarakat yang berminat untuk dipasangkan jaringan gas.
Ia menjelaskan, proses pendataan dilakukan dari level pemerintahan paling bawah, mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Setelah data terkumpul, pemerintah kota kemudian mengajukan proposal permohonan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Misalnya di Balikpapan Timur ada 2.000 rumah yang siap dipasangkan jargas, maka pemerintah kota mengajukan proposal ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Setelah anggarannya diputuskan bersama DPR, barulah kementerian yang akan memasang jaringan gas itu ke rumah-rumah warga,” jelasnya.
Setelah proses pemasangan selesai, lanjut Syafruddin, pengelolaan dan distribusi gas akan diambil alih oleh PGN (Perusahaan Gas Negara). Selanjutnya, masyarakat akan membayar tarif bulanan sesuai pemakaian, seperti halnya tagihan air dan listrik.
“Setelah dipasang oleh Kementerian ESDM, baru PGN yang mendistribusikan. Mereka juga yang menetapkan tarif bulanannya sesuai pemakaian. Jadi masyarakat membayar kepada PGN seperti bayar listrik atau air,” katanya.
Syafruddin menilai jargas memiliki potensi besar sebagai energi alternatif pengganti LPG karena selain lebih murah, LPG juga memiliki keterbatasan pasokan dan ketergantungan impor yang cukup tinggi.
“Jargas ini sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan kita kepada LPG. Karena LPG itu selain mahal juga terbatas. Ini energi alternatif yang ramah, sehat, dan lebih murah,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu merasakan manfaat jaringan gas rumah tangga, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, hingga beberapa kota besar lainnya.
Menurutnya, keberhasilan di daerah lain menjadi bukti bahwa program ini layak diperluas, termasuk untuk wilayah Balikpapan yang pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energinya terus meningkat.
“Sudah banyak daerah yang merasakan manfaatnya. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah kota berusaha memperjuangkan agar ada pemerataan distribusi jaringan gas ke rumah-rumah warga di Balikpapan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Syafruddin menegaskan dirinya siap mengawal langsung apabila pemerintah daerah di Kalimantan Timur mengajukan proposal pemasangan jargas ke pemerintah pusat.
Ia menyebut akan berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM agar usulan dari daerah bisa mendapat perhatian serius.
“Kebetulan anggarannya dari Kementerian ESDM. Biasanya penetapan anggaran itu sesuai proposal yang diajukan. Saya sebagai anggota Komisi XII akan berkoordinasi langsung dengan Dirjen Migas untuk mengawal jika ada proposal dari Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda, maupun Pemkab Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, turut menyambut positif program jaringan gas rumah tangga tersebut. Ia menilai program ini merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi kelangkaan LPG dan naiknya harga gas elpiji.
“Pemkot harus cepat menyambut program yang merakyat ini. Ini pasti mendapat apresiasi dan masyarakat senang. Ini kabar baik, apalagi di saat gas langka lalu kemudian mahal, daya beli masyarakat juga tertekan. Nah, ini kan alternatif yang disiapkan oleh pemerintah pusat,” kata Sofyan, yang juga dari fraksi PKB Balikpapan.
Menurutnya, Balikpapan Timur menjadi salah satu wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi dan banyak warga berharap program ini segera terealisasi.
Ia menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan penuh, namun langkah cepat tetap harus datang dari Pemerintah Kota Balikpapan agar program tersebut bisa segera berjalan.
“Tentu kita support. Tinggal bagaimana langkah-langkah pemkot harus gesit menangkap peluang ini. Kalau memang sudah berjalan ya harus dimaksimalkan supaya lebih cepat,” ujarnya.
Sofyan juga mengaku telah berdiskusi dengan masyarakat terkait kebutuhan jaringan gas rumah tangga, dan mayoritas warga menyambut baik program tersebut.
Menurutnya, saat ini masyarakat tinggal menunggu langkah konkret dari pemerintah, terutama dalam hal pendataan calon penerima manfaat di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Masyarakat tentu mau. Tinggal menunggu dari pemerintah seperti apa, kapan pendataannya dilakukan. Kalau sudah ada di Balikpapan Tengah dan Utara, maka Balikpapan Timur juga harus segera didorong,” tegasnya.
Ia bahkan berencana mendorong komunikasi lebih intensif dengan pihak kelurahan dan kecamatan agar proses pendataan warga dapat segera dilakukan sebagai syarat pengajuan ke pemerintah pusat.
“Nanti kita akan dorong juga diskusi dengan kelurahan dan kecamatan supaya pendataan warga bisa cepat dilakukan. Apalagi ada Pak Syafruddin dari Komisi XII DPR RI yang siap mengawal di pusat, tentu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tutup Sofyan.(*/san)
