LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Program Gratispol Internet yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hampir mencapai target penuh. Hingga akhir 2025, sebanyak 802 dari 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet, menyisakan 39 desa yang ditargetkan tersambung pada tahun 2026.
Meski demikian, tantangan pembangunan di wilayah pedesaan belum sepenuhnya selesai. Pemprov Kaltim kini menghadapi pekerjaan rumah yang tidak kalah besar, yakni menghadirkan akses listrik bagi puluhan desa yang hingga kini masih belum menikmati penerangan.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, capaian layanan internet telah menjangkau seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Di Kabupaten Kutai Barat, internet telah tersedia di 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, dan seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terkoneksi.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencatatkan layanan internet di 188 desa. Kabupaten Kutai Timur berhasil menghubungkan 136 dari 139 desa, sedangkan Kabupaten Berau hanya menyisakan satu desa yang belum terlayani.
Sebanyak 39 desa yang belum mendapatkan akses internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, sebelumnya menjelaskan bahwa hambatan utama dalam penyediaan jaringan internet di sejumlah desa bukan lagi persoalan teknologi, melainkan belum tersedianya pasokan listrik.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna melanjutkan pembangunan jaringan internet di desa-desa yang masih belum terlayani.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan fokus pemerintah saat ini beralih pada percepatan elektrifikasi desa, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menurut Bambang, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat sekitar 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui berbagai program intervensi, termasuk listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara signifikan.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” katanya saat dihubungi.
Namun upaya tersebut sempat menghadapi kendala akibat menurunnya dana bagi hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim menggandeng pemerintah pusat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelas Bambang.
Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang masih belum menikmati akses listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian wilayah Kabupaten Paser.
Kondisi geografis menjadi tantangan terbesar dalam proses elektrifikasi. Banyak desa berada di kawasan pedalaman yang terisolasi, sulit dijangkau transportasi darat, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga pembangunan jaringan PLN membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” ujar Bambang.
Sebagai langkah sementara, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pra-PLN seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit listrik mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar target pemerataan akses listrik dan internet dapat tercapai. Dengan demikian, seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati layanan dasar yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(*/san)
