LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mendorong adanya keterbukaan informasi dari pihak Pertamina terkait insiden yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui kronologi kejadian secara utuh, termasuk alasan tidak adanya pemberitahuan kepada warga sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Syarifuddin mengatakan, DPRD memiliki kewenangan meminta klarifikasi kepada pihak terkait melalui mekanisme resmi. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat merupakan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar spekulasi.
“Yang bisa kami lakukan adalah meminta keterangan langsung kepada Pertamina. Dengan begitu, jawaban yang disampaikan bersifat resmi, bukan berdasarkan katanya atau informasi yang belum tentu benar,” ujar Syarifuddin saat ditemui, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, pemanggilan terhadap Pertamina dapat dilakukan melalui mekanisme DPRD maupun pemerintah kota. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara formal agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan yang komprehensif.
“Makanya saya katakan, kita duduk bersama dulu. Dipanggil terlebih dahulu pihak Pertamina, apakah melalui pemerintah kota atau DPRD. Setelah itu mereka bisa menjelaskan secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Menurut Syarifuddin, penjelasan resmi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, mulai dari kronologi kejadian hingga alasan tidak adanya pemberitahuan kepada warga sebelum insiden berlangsung.
“Nanti akan dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya, kenapa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat, dan seperti apa langkah mitigasi yang dilakukan. Dari situ akan terlihat bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” jelasnya.
Politikus tersebut menegaskan dirinya tidak ingin memberikan komentar yang bersifat asumsi sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.
“Kalau sekarang saya diminta memberikan penjelasan tanpa ada keterangan resmi, itu sama saja mengada-ada. Saya tidak ingin seperti itu. Semua harus melalui mekanisme formal sehingga informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menilai transparansi merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah dalam menangani setiap insiden yang berdampak pada warga.
Selain mengungkap kronologi, DPRD juga berharap pertemuan dengan Pertamina nantinya dapat membahas evaluasi terhadap sistem mitigasi dan komunikasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan keresahan.
“Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan jawaban yang pasti. Jangan sampai muncul berbagai informasi yang simpang siur. Karena itu, kami mendorong agar penjelasan resmi segera disampaikan sehingga publik memperoleh kepastian,” tutup Syarifuddin.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
