BALIKPAPAN, lintasraya.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dinilai tidak serius dalam mengawal pembangunan di turunan Muara Rapak. Itu disampaikan Ketua BPH Peradi Balikpapan Ardiansyah, selaku kuasa hukum 7 warga Balikpapan, yang melakukan Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit, setelah sidang perdana yang batal dan tertunda, Selasa 23 Agustus 2022.
Pada sidang perdana ini, harusnya perwakilan dari Pemkot Balikpapan sudah siap. Memang, kata Ardiansyah, bagian hukum pemerintah kota Balikpapan hadir sebagai tergugat, namun tidak membawa surat kuasa dari wali kota Balikpapan.
“Alasannya, beberapa hari lalu sudah mengirimkan surat kuasa ke wali kota Balikpapan agar ditandatangani. Hingga hari H sidang tadi belum menerima surat kuasa
dari wali kota Balikpapan,” katanya.
Sehingga sidang perdana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit warga Muara Rapak molor itu pun ditunda. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.30 Wita harus molor satu jam. Akibat tidak hadirnya beberapa tergugat dalam kasus ini.
Ardiansyah menyayangkan minimnya respons dari para tergugat dalam sidang pertama ini. Dikarenakan, dari enam tergugat hanya satu perwakilan yang hadir dengan membawa surat kuasa. Sisanya absen dengan berbagai alasan.
“Yang hadir hanya dari Pemprov Kaltim dengan surat kuasanya. Perwakilan DPRD Kaltim ada dua orang hadir tapi tidak membawa surat kuasa. Sisanya, seperti Kementerian PUPR dan kementerian perhubungan tidak mengirimkan perwakilannya sama sekali,” keluhnya.
Artinya, jika hanya satu tergugat yang hadir dengan surat kuasa dalam sidang, secara hukum tidak dapat dilakukan sidang. Maka sidang selanjutnya pihak pengadilan
negeri Balikpapan akan memanggil secara resmi.
“Jika sidang berikutnya tergugat tidak hadir lagi. Akan masuk ke tahap mediasi. Sidang hari ini baru tahap pemeriksaan identitas tergugat,” ungkapnya.
Dirinya, berharap Komisi Yudisial terlibat dalam memantau proses persidangan ini. Agar jalan sesuai prosedur yang semestinya.
“Alhamdulilah, dari Komisi Yudisial
perwkailan Kaltim memberikan respon baik. Mereka akan hadir untuk memantau jalannya persidangan selanjutnya,” tegasnya.
Terlepas itu, para institusi yang menjadi tergugat dalam perkara ini diharapkan segera mengirimkan para perwakilannya di sidang selanjutnya. Apalagi, pemerintah kota Balikpapan dalam hal ini wali kota Balikpapan tidak merespons perkara ini dengan baik. Artinya sebagai pemimpin di kota Balikpapan tidak serius membangun kota ini.
“Jangankan mengurus untuk membangun kota, mengirimkan perwakilan saja tidak ada responnya. Padahal, ini merupakan salah satu dampak pembangunan yang ada di kota
yang dia pimpin,” jelasnya.
“Penilaian sementara kami di sidang pertama ini, khusus dua kementerian tersebut tidak menganggap serius dalam perkara ini,” tambahnya.
Pada pokoknya, tuntutan warga ada tiga. Pertama, warga berharap adanya rekayasa jalan. Baik pembangunan flyover, pelebaran jalan atau pengalihan arus lalu lintas.
“Intinya, warga menginginkan action atau tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki lalu lintas di sekitar muara rapak. Sebab, 13 tahun terkahir tidak ada
tindakan nyata untuk membenahi turunan Muara Rapak. Mau berapa banyak lagi korban yang meninggal disitu,” imbuhnya.
Disamping itu, Ardiansyah membeberkan, hasil pengamatan pihaknya, di jalur turunan Muara Rapak masih dilalui kendaraan muatan berat di jam-jam siang tanpa pengawalan.
“Akan kami buktikan semua bukti di persidangan nanti. Baik foto, video dan pernyataan warga tentang operasional kendaraan bermuatan berat yang melintas,” jelasnya.
“Kalau hanya surat edaran (SE) walikota itu sifatnya edaran artinya imbauan saja. Secara hukum tidak bisa menghukum pelaku yang melanggar. Makanya harus dibentuk
Peraturan Daerah (Perda). Makanya kami libatkan DPRD Balikpapan dalam gugatan ini. Sebab mereka yang berhak menyusun regulasi Perda tersebut,” tandasnya.(*/wan)
