SAMARINDA, lintasraya.com – Salah satu rangkaian proses implementasi Sistem Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim atau Kaltim PEKA Gender ialah melakukan pendampingan/advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengungkapkan, pendampingan tersebut guna mendapatkan besaran Anggaran Responsif Gender (ARG).
“Tim Advokasi PPRG melakukan pendampingan kepada 34 perangkat daerah untuk dilakukan tagging terhadap program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II Tahun Anggaran 2022 ini,” terangnya.
Mengingat capaian ARG Kaltim pada Semester I Tahun 2022 masih sebesar 4,07 persen. Secara perhitungan, jumlah APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.679.878.053.600,-. Maka, pagu anggaran responsif gender yang terdiri belanja barang dan jasa + belanja bansos + belanja modal, adalah sebesar Rp 6.220.460.941.982,-.
Dari 34 perangkat daerah, sebanyak 23 perangkat daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II Tahun Anggaran 2022. Diantaranya sebagai berikut :
1. Dinas Perkebunan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaann;
5. Dinas Kehutanan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Dinas Pariwisata;
10. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Badan Pendapatan Daerah;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22. Inspektorat Daerah;
23. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Hasil pendampingan sebanyak 23 perangkat daerah yang program dan kegiatannya bisa ditagging dengan jumlah ARF sebesar Rp 689.448.014.558,- dengan persentasi sebesar 5,23 persen,” kata Soraya.
Sedangkan, 10 perangkat daerah yang secara agregat anggaran responsif gender di atas 8 persen, dengan existing ARG sebesar Rp 685.479.673.058,- dengan persentasi sebesar 16,79 persen.(HLD)
