PENAJAM-Sorotan tajam belakangan mengarah kepada Perumda Benuo Taka. Sebabnya, laporan BPK yang menyebut Perumda mengalami kerugian senilai Rp 2 miliar.
Belum lagi sejumlah tagihan pajak dan kewajiban yang mesti dipenuhi.
Menanggapi laporan BPK tersebut, anggota komisi II DPRD PPU Syarifudin HR ikut bersuara.
Ia menilai apa yang jadi laporan BPK memang perlu mendapat perhatian. “Makanya hari ini kan jadwalnya kita ada pertemuan dengan Perumda dan Pemkab PPU. Sayang ada beberapa pejabat yang tak bisa hadir,” katanya.
Syarifudin menyebut, kehadiran Sekretarias Daerah dan Inspektorat sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana langkah pemerintah menyikapi laporan tersebut.
“Apalagi ini kan laporan berdasar kinerja dari tahun 2010 kalau tidak salah. Sementara Perumda saat ini kan beda pimpinannya,” katanya.
Namun, Syarifudin menilai, semestinya laporan BPK tidak menjadi masalah. Jika semua rekomendasi dijalankan oleh pemerintah.
“Kan pastinya sudah ada komunikasi antara BPK RI dengan inspektorat maupun SKPD terkait secara langsung. Jadi seharusnya tak ada masalah,” ungkap politikus Partai Demokrat ini.
Namun demikian, Syarifudin menilai pertemuan dengan Perumda, Inspektorat dan Sekda Kabupaten PPU tetap dibutuhkan agar persoalan ini segera tuntas.
“Kami akan jadwalkan ulang pertemuannya. Mungkin minggu kedua atau ketiga Juli,” pungkas dia. (sn/adv)
