PENAJAM, lintasraya.com – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Stunting Kabupaten PPU, Rabu (05/04/22/2023).
Kepala Bapelitbang PPU, Drs. Tur Wahyu Sutrisno dalam laporannya menyampaikan, Rapat Koordinasi ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Karena didalamnya terdapat amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol (0) persen pada tahun 2024.
Ia juga menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada Data Pen Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sementara itu, Bupati PPU, Hamdam menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Para Kepala OPD, Camat dan Stakeholder lainnya yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten PPU dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Tahun 2022. Sehingga, angka Kemiskinan di Tahun 2022 mengalami penurunan 0,97 % menjadi 1,13 % dari 2,10 % pada tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, angka Stunting Kabupaten PPU Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, dari 27,3 % menjadi 21,8 %.
Namun, Hamdam juga berpesan agar capaian ini tidak serta merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten PPU. Mengingat target angka kemiskinan Kabupaten PPU Tahun 2023 yaitu 1 % dan untuk Tahun 2024 angka kemiskinan Ekstrem di Kabupaten PPU ditargetkan menjadi 0% yang juga merupakan target Nasional.
Lebih lanjut Hamdam menyampaikan, permasalahan kemiskinan ini adalah Aib bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh rekan-rekan OPD selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ini.
”Saya titip kepada rekan-rekan di kecamatan untuk optimalkan peran perangkat desa dan kelurahan, untuk mengoptimalkan peran RT-nya, terutama dalam men-check atau memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan”, pinta Hamdam. (*/ADV/DiskominfoPPU)
