LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Ancaman gerakan tanah dan tanah longsor di Balikpapan tak bisa hanya dihadapi setelah bencana terjadi. Dengan karakteristik wilayah yang didominasi perbukitan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak dini melalui edukasi, kesadaran masyarakat, dan langkah mitigasi yang terencana.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa pola penanganan bencana yang bersifat reaktif atau baru bergerak ketika musibah terjadi harus mulai ditinggalkan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terus terjebak dalam budaya “tiba masa tiba akal”.
Pesan tersebut disampaikan Syafruddin saat membuka sosialisasi kebencanaan bertema “Mitigasi Bencana Gerakan Tanah untuk Balikpapan yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan” di hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (12/10/2026).
“Jangan sampai, istilahnya itu ‘tiba masa tiba akal’. Maka itulah kita lakukan sosialisasi sebagai mitigasi dini,” ujar Syafruddin di hadapan peserta kegiatan.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan respons darurat. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor penting agar upaya pencegahan dapat berjalan sebelum ancaman berubah menjadi bencana.
Ia menilai, berbagai regulasi, mulai dari undang-undang tentang tata ruang, lingkungan hidup hingga kebencanaan, perlu diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk memahami risiko dan menjaga lingkungan di sekitarnya.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin mengubah cara pandang itu dengan melakukan edukasi. Kegiatan ini mendorong lahirnya kesadaran dan kepekaan dari diri kita sendiri,” katanya.
Syafruddin menyoroti kondisi geografis Balikpapan yang, berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 80 hingga 85 persen wilayahnya merupakan kawasan perbukitan. Karakteristik tersebut membuat potensi gerakan tanah dan tanah longsor perlu menjadi perhatian bersama.
Kondisi itu menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Pemahaman mengenai potensi bahaya, kepedulian terhadap lingkungan, serta langkah pencegahan di kawasan rawan dinilai perlu dibangun secara berkelanjutan.
Menurut Syafruddin, mitigasi harus dirancang secara sistematis agar masyarakat tidak hanya mengetahui ancaman bencana, tetapi juga memahami pentingnya melakukan pencegahan sejak awal.
“Langkah mitigasi atas ancaman bencana tanah longsor ini harus benar-benar terbentuk secara sistematis,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan kolaborasi pemerintah pusat melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi XII DPR RI, serta pemerintah daerah.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mendorong pendekatan preventif dalam menghadapi ancaman gerakan tanah. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada evakuasi, bantuan, maupun pemulihan setelah kejadian, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko sebelum bencana berlangsung.
Syafruddin berharap edukasi kebencanaan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan permukiman. Menurutnya, aturan dan kajian teknis harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dipahami dan dapat dilakukan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, ia menyatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong langkah konkret untuk mengurangi risiko bencana di Balikpapan dan wilayah Kaltim secara lebih luas.
“Inilah bagian dari kerja-kerja saya sebagai wakil Bapak Ibu di DPR RI. Supaya ada langkah-langkah mitigasi, ada upaya konkret dari saya untuk menjaga agar bencana itu tidak terjadi di Balikpapan atau Kalimantan Timur,” pesannya.(*/san)
