LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Pengawasan Pilkada untuk menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada 2024 pada Rabu (3/7/2024).
Acara yang dipusatkan di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan ini diikuti perwakilan ASN, TNI, dan Polri kota Balikpapan.
Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, yang membuka acara, menyampaikan bahwa Bawaslu Kaltim dan Kota Balikpapan memiliki tugas yang sama untuk mengawasi Pilkada di tingkat kota dan provinsi pada tahun 2024.
“Dalam undang-undang, Bawaslu diberikan amanah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada ASN, TNI, dan Polri, yang merupakan objek pengawasan Bawaslu,” ujarnya.
Galeh menambahkan bahwa aturan bagi ASN tidak hanya terkait netralitas dalam kampanye dan politik praktis, tetapi juga mencakup kewajiban cuti dari tanggungan negara bagi ASN yang ingin mencalonkan diri. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran oleh aparatur, meskipun tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi.
Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada, terutama terkait penggunaan fasilitas daerah yang tidak diperbolehkan.
“Netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat penting agar tidak ada perpecahan antara ASN. Ketika ada pejabat yang memihak salah satu pasangan calon, hal ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Menurut SKB Menteri, terdapat 16 larangan bagi ASN dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk penggunaan fasilitas negara, mengarahkan orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon, dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Penggunaan fasilitas negara yang dimaksud adalah fasilitas pemerintahan non-komersial, sementara fasilitas komersial seperti BSCC DOME harus disewa oleh semua pasangan calon.
“Kami khawatir gedung-gedung pemerintah digunakan untuk kampanye atau ada lurah yang mengerahkan massa. Oleh karena itu, ASN yang hadir hari ini berasal dari berbagai tingkatan, termasuk kelurahan dan Kementerian Agama,” tambah Ahmadi.(*/San)
