LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penyesuaian.
Hal itu disampaikan Alwi usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan dalam pembahasan awal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Senin (13/7/2026), di Kantor DPRD Balikpapan.
Menurut Alwi, pembahasan Banggar masih bersifat internal sehingga belum banyak poin yang dapat disampaikan kepada publik. Namun, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah target PAD yang dinilai harus tercapai pada tahun ini agar menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan target pendapatan pada APBD tahun 2027.
“Pembahasan ini masih tahap awal dan sifatnya internal. Setelah pembahasan selesai baru kami akan menyampaikan hasilnya secara lengkap. Tetapi yang menjadi perhatian tadi adalah soal PAD. Target tahun ini harus tercapai agar usulan kenaikan PAD tahun depan memiliki dasar yang kuat,” ujar Alwi.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah daerah lebih mandiri karena dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya DBH, cenderung mengalami penurunan seiring kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Kita tidak bisa terlalu mengandalkan dana bagi hasil dari pusat. Belakangan ini transfer DBH terus berkurang, sehingga Balikpapan harus semakin memperkuat sumber-sumber PAD,” katanya.
Alwi menilai Balikpapan memiliki peluang besar meningkatkan pendapatan daerah karena posisinya sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Balikpapan memiliki potensi yang sangat besar. Kita adalah pintu gerbang Kalimantan Timur dan daerah terdekat dengan IKN. Banyak tamu, pelaku usaha, maupun investor yang datang melalui Balikpapan. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Menurutnya, berbeda dengan sejumlah kabupaten di Kalimantan Timur yang mengandalkan sektor pertambangan dan DBH sumber daya alam, Balikpapan harus mengoptimalkan sektor jasa dan perdagangan.
“Kalau daerah lain seperti Kutai Kartanegara atau Berau punya pendapatan dari tambang, Balikpapan tidak memiliki itu. Karena itu kita lebih mengandalkan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, serta sektor jasa dan perdagangan,” ungkapnya.
Alwi berharap target PAD tahun 2026 dapat tercapai sehingga rencana peningkatan target pada tahun berikutnya menjadi realistis.
“Kalau target PAD tahun ini bisa tercapai, tentu alasan menaikkan target tahun depan akan lebih masuk akal. Tapi kalau tidak tercapai, itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan kita semua,” tegasnya.
Terkait besaran dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD tahun depan, Alwi mengatakan DPRD masih akan meminta penjelasan lebih rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami masih akan mendengarkan penjelasan dari pemerintah mengenai proyeksi dana transfer. Mudah-mudahan pengurangannya tidak terlalu besar, meskipun memang kita memahami ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
